JK Nilai Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa Tidak Mudah

  Selasa, 30 April 2019   Rizma Riyandi
Wapres Jusuf Kalla berpidato di depan peserta Forum Bisnis Indonesia-Cina di Beijing, Jumat (25/4/2019). Dalam forum bisnis yang digelar di sela-sela Konferensi Kerja Sama Internasional Sabuk Jalan (BRF) II itu juga diisi dengan penandatanganan 34 naskah kerja sama bisnis dan penelitian antara kedua negara. ANTARA FOTO/M.Irfan Ilmie/nz.

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM--Wakil Presiden Jusuf Kalla berpandangan bahwa pemilihan lokasi di luar Pulau Jawa sebagai ibu kota baru Indonesia tidaklah mudah. Karena ada sedikitnya 10 syarat yang harus dipenuhi.

"Belum diputuskan dimananya, karena ada syaratnya lagi, ada 10 syaratnya. Sudah disepakati syaratnya, yang diajukan Bappenas itu. Syaratnya berat memang, memilihnya tidak mudah," kata Wapres JK, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/4/2019).

JK menjelaskan syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam, dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.

"Boleh di Kalimantan, boleh di Sulawesi. Contohnya yang memenuhi di tengah itu Sulawesi, tapi tidak ada lahan kosong yang siap. Ada lagi yang siap, ada bahaya patahan-patahan di situ," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan akan memindahkan ibu kota pemerintahan dari DKI Jakarta ke daerah lain di luar Pulau Jawa dengan sejumlah pertimbangan.

Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada tiga opsi pemindahan ibu kota Pemerintahan Indonesia.

Opsi pertama, ibu kota tetap berada di sekitar Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional Jakarta dengan kantor-kantor pemerintahan di kawasan tersebut. Opsi kedua, ibu kota pemerintah dipindahkan ke kawasan yang dekat dengan DKI Jakarta, yakni sekitar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).

Opsi terakhir, ibu kota Pemerintahan Indonesia dipindahkan dari DKI Jakarta ke daerah lain di luar Pulau Jawa.

Sedangkan Kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemindahan kantor pemerintahan, pemukiman penduduk dan infrastruktur ibu kota yang baru memerlukan waktu empat hingga lima tahun.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar