--> -->

Tak Setuju Soal Integrasi KS dengan BPJS, Massa Geruduk DPRD Bekasi

  Kamis, 20 Juni 2019   Rizma Riyandi
Massa aksi GMBI menolak integrasi KS-NIK dengan BPJS di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (19/9/2019).

BEKASI, AYOJAKARTA.COM--Gedung DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, digeruduk sejumlah massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Rabu (19/6/2019). 

Kedatangan mereka untuk mengkritisi Pansus 31 DPRD Kota Bekasi karena merekomendasikan agar layanan kesehatan gratis melalui Kartu Sehat Berbasis NIK (KS-NIK) Kota Bekasi diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.

"Masyarakat Bekasi masih butuh dengan layanan kesehatan melalui KS yang sudah berjalan tiga tahun," ujar Sekretaris GMBI Distrik Kota Bekasi Asep Sukarya disela aksi.

Dia meminta agar DPRD Kota Bekasi memberi penjelasan mengapa rekomendasi tersebut bisa muncul. Bila alasan pembengkakan anggaran daerah menjadi dalih harus diintegrasikannya KS-NIK, maka dia menilai justru anggaran lebih boros apabila telah terintegrasi.

Ia menilai, pemerintah daerah sudah tepat mengeluarkan program untuk menggaransi biaya pengobatan masyarakat secara cuma-cuma lewat kartu sakti ini. Oleh karena itu usulan pansus harusnya tidak muncul.

"Dewan mestinya mengevaluasi  penggunaannya, seperti dari efektivitasnya, karena KS ini hanya diperuntukkan untuk perawatan kelas 3 di rumah sakit. Jika digunakan untuk kelas 2, harusnya menjadi temuan," ujarnya memberi contoh.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, menyatakan bahwa rekomendasi Pansus 31 mengenai KS-NIK hanya salah satu rekomendasi yang muncul untuk menyikapi kinerja wali kota selama setahun penuh pada periode 2018 kemarin.

"Bukan khusus bahas KS. Tapi jujur yang menonjol dari rekomendasi dan memang melebar soal KS," ujar Tumai.

Menurutnya, rekomendasi tersebut sifatnya mengikat namun memungkinkan untuk dirubah.  Untuk itu, saat menerima perwakilan massa aksi, Tumai menyatakan akan mengundang pihak GMBI bertemu Pansus 31 untuk berdiskusi sehingga bisa merekomendasikan perubahan melalui badan musyawarah khusus.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar