>

Kata Anies, MA Tidak Larang PKL Berdagang di Trotoar

  Rabu, 04 September 2019   Rizki Amana
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Ayojakarta.com

JAKARTA SELATAN, AYOJAKARTA.COM--Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, berbicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tentang penutupan trotoar Tanah Abang.

Putusan Mahkamah Agung bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 mengabulkan gugatan William Aditya Sarana dan Zico Leonard. William adalah anggota DPRD DKI 2019-2024 terpilih dari PSI. 

Mereka menggugat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) 8/2007 Tentang Ketertiban Umum yang mengizinkan penutupan jalan untuk tempat berdagang para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Anies sendiri mempunyai kebijakan bahwa para PKL di Jakarta diizinkan memakai sebagian trotoar untuk berdagang. Kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan berbagai regulasi, salah satunya adalah UU 20/2008 tentang UMKM, di Pasal 7 Ayat 1. Kemudian, UU 26/2007 tentang penataan ruang. Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti Permen PUPR. 

Menurut Anies, putusan MA yang diputus pada 18 Desember 2018 tidak berbunyi pelarangan PKL di bagian bahu jalan atau trotoar. Melainkan, putusan tersebut hanya bersifat pencabutan kewenangan gubernur tentang pengaturan jalan. 

"Keputusan itu bukan melarang orang berjualan di trotoar. Tapi, keputusan itu membatalkan sebuah pasal yang mengatakan bahwa gubernur bisa mengatur tentang jalan," ucap Anies di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019).

Anies juga menyebut putusan tersebut telah kadaluwarsa karena pihaknya telah memindahkan para PKL dari trotoar menuju skybridge seperti terjadi di kawasan Stasiun Tanah Abang. 

"Pemprov DKI membangun skybridge. Jadi, pedagang sudah naik di atas lalu keluar keputusan melarang berjualan di jalan di saat sudah tidak ada yang berjualan di jalan. Itu maksud saya dengan kedaluwarsa," jelas mantan Mendikbud ini. 

Putusan MA menyatakan, Pasal 25 Ayat 1 Perda Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 8/2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar