>

Konspirasi "Membunuh" KPK

  Minggu, 08 September 2019   Lopi Kasim
Abdul Fickar Hadjar/Indonesiainside.id

Rentetan fakta sosial yang dihadapi KPK akhir-akhir ini memaksa kita untuk menafsirkan bahwa sedang terjadi konspirasi untuk menghilangkan eksistensi atau setidaknya melemahkan KPK.


Mendegradasi tindak pidana korupsi dari statusnya yang extraordinary menjadi tindak pidana biasa dengan menempatkannya pada salah satu ketentuan dalam KUHP, memilih panitia seleksi yang berpihak, terpilihnya calon-calon pimpinan KPK yang bermasalah pada sisi integritas dan mengajukan Rancangan Perubahan UU KPK yang substansinya tidak logis dan justru melemahkan kedudukan bahkan menghapuskan eksistensi KPK sebagai lembaga independen.


Jika menengok sejarah ke belakang, ternyata resistensi terhadap institusi negara yang mengurusi pemberantasan korupsi sudah berlangsung sejak lama, terakhir tercatat bubarnya Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) yang dikoordinasikan Kejaksaan Agung oleh konspirasi sebuah kerakyatan mapan anti-pemberantasan korupsi. Begitulah kekuatan jahat yang sistematis akan mengalahkan energi- energi kebaikan melalui dan menyusupi semua isu dan sektor kehidupan. Dengan isu "menguatkan KPK" kekuatan ini sesungguhnya sedang "menggergaji' independensi dan eksistensi gerakan pemberantasan korupsi. Korupsi tidak punya lagi oposisi karena ternyata musang berbulu demokrasi.

Perubahan paradigma

KPK lahir sebagai respons dari terjadinya stagnasi penegakan hukum pemberantasan korupsi oleh para penegak hukum konvensional. Karena itu dengan perspektif bahwa korupsi itu merupakan tindak pidana yang luar biasa, maka harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa, maka dilahirkanlah KPK dengan segala kewenangannya yang juga luar biasa. Demikian halnya "sasaran tembaknya" pun ditentukan: koruptor penegak hukum dan penyelenggara negara serta pihak-pihak yang terkait, besarannya pun minimal satu miliar dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.


Namun jika melihat konten rencana perubahan UU KPK yang akan diusulkan DPR, nampaknya konten-konten dalam konteks pelemahan. Seperti, dibentuknya Dewan Pengawas, kedudukan dan kewenangan DP di atas komisioner, penyadapan harus izin DP, KPK diberi kewenangan menerbitkan SP3 serta LHKPN.

Dengan konstruksi rancangan perubahan seperti ini terlihat jelas telah terjadi perubahan paradigma perspektif DPR dalam menempatkan kedudukan KPK tidak lagi menjadi lembaga yang independent.

Arah pelemahan KPK secara kelembagaan dengan menghadirkan DK yang sangat berkuasa jelas akan melemahkan gerak langkah KPK. Demkian juga SP3 akan menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak berwibawa selain potensi godaan terhadap personel KPK dan para penyidik.

Melanggar UU

A. Usulan perubahan ini jelas bertentangan dengan UU No.12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundangan, karena bertentangan dengan urgensi yang ditentukan UU aquo, rencana perubahan UU KPK bukan pengaturan lebih lanjut dari suatu ketentuan UUD 45.

B. Perubahan UU KPK bukan perintah suatu UU untuk diatur dengan UU:

C. Rencana perubahan UU KPK bukan pengesahan perjanjian internasional tertentu.

D. Rencana perubahan UU KPK bukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; demkian juga rencana perubahan UU KPK bukanlah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena masyarakat sendiri telah menolak rencana perubahan itu.

DPR meninggalkan bom waktu, langkah DPR yang akan habis ini, yang pasti itu terlihat berniat melemahkan KPK, jika KPK diawasi dan diberi kewenangan SP3 itu sama dengan mendegradasi KPK sama dengan penegak hukum yang ada yang terbukti gagal memberantas korupsi, bahkan "penegak hukum konvensional" itu menjadi tempat korupsi juga.  


Contoh mutakhir Jaksa yang di-OTT baru-baru ini, padahal resminya sebagai pendamping proyek agar tidak ada korupsi, tapi malah Jaksanya yang korupsi. Jadi jelas perubahan UU KPK ini arahnya PELEMAHAN secara sistemik. Ini sejalan dengan pelemahan KPK yang dilakukan melalui Pansel Capim KPK
.

DPR berikutnya harus menolak revisi ini, DPR yang akan habis ini benar-benar meninggalkan "bom waktu". Selain itu Presiden Jokowi harus tegas menolak perubahan ini. Jangan main-main dengan aspirasi masarakat, pasti akan ada akibat sosiologis dan yuridisnya.


DPR harus disadarkan dari pikiran-pikiran yang terus ingin melemahkan KPK. DPR ingin KPK seperti penegak hukum lain yang punya kewenangan SP3 dan KPK potensial menjadi sarang korupsi baru.


Abdul Fickar Hadjar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar