>

Ironi Irjen Firli, Wake-up Call Bagi Kekuatan Sipil Anti Korupsi

  Jumat, 13 September 2019   Aldi Gultom
Irjen Firli Bahuri/Jawapos

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Ironi. Nama yang paling ditentang untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama masa seleksi kemarin, Irjen Firli Bahuri, malah terpilih menjadi Ketua KPK berdasarkan keputusan aklamasi 56 anggota Komisi III DPR RI.

Tidak seperti biasanya, proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI sampai penetapan lima pimpinan dan Ketua terpilih, hanya berlangsung dua hari (11-12 September). 

Awalnya, Firli dan empat Capim KPK lainnya terpilih lewat voting anggota Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu.

Selain Firli, empat capim KPK terpilih lainnya adalah Nawawi Pomolango (dengan jumlah suara 50), Lili Pintauli Siregar (44), Nurul Ghufron (51) dan petahana Alexander Marwata(53). Firli sendiri mendapat 56 suara.

Dan tak lazim, penetapan ketua dilakukan dengan cara aklamasi, bukan voting seperti di waktu-waktu lalu.

"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri. Setuju?" ucap Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, saat memimpin rapat, Jumat dini hari (13/9/2019).

Firli adalah perwira tinggi Polri kedua yang menjadi Ketua KPK, setelah Taufiequracman Ruki. Namun, dari segi kontroversinya, Pati Polri yang masih menjabat Kapolda Sumatera Selatan itu lebih "spesial" ketimbang Ruki. 

Jika Ruki dikritik para aktivis anti-korupsi karena kelambanan dan sikap politisnya dalam menyidik kasus-kasus besar, Firli malah ditentang oleh para petinggi KPK yang masih menjabat dan wadah pegawai KPK.

Dua hari lalu, pejabat KPK sampai-sampai menggelar konferensi pers untuk menyatakan penolakannya terhadap Firli. Sebab, Firli yang merupakan mantan Deputi Penindakan KPK, dianggap pernah melakukan pelanggaran etik berat. 

Dikutip dari beberapa pemberitaan media nasional, Penasihat KPK, Muhammad Tsani Annafari, menyatakan Firli melakukan pelanggaran etik berat selama menjabat Deputi Penindakan, berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. 

Ada dua peristiwa yang selama ini menjadi catatan hitam Firli. 

Pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) pada 12 dan 13 Mei 2019. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. 

Firli sendiri pernah menjadi Kapolda NTB selama Februari 2017 hingga April 2018, sebelum menjabat Deputi Penindakan KPK. Ia mengaku punya hubungan dekat dengan TGB dan anaknya. Soal pertemuan itu, Firli mengaku benar. Ia dan TGB bertemu sambil bermain tenis.

Kedua, Firli pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di kawasan Senayan Jakarta pada November 2018. Kabar beredar, pimpinan parpol yang ditemuinya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 

Kemarin, kepada wartawan, Firli pun membenarkan dirinya pernah bertemu Megawati tak lama setelah diangkat menjadi Deputi Penindakan KPK. Saat itu ia bertemu Mega bersama koleganya, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Irjen Antam Novambar. 

Firli membantah dugaan bahwa saat itu ia membicarakan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Sedangkan Irjen Antam sendiri sempat lolos tahapan seleksi Capim KPK namun gugur di seleksi terakhir sebelum 10 nama Capim dikirim Pansel Capim KPK kepada Presiden Jokowi.

Firli Cs sudah terpilih. Rakyat Indonesia bersama para pegiat anti korupsi boleh gigit jari melihat kenyataan ini. Begitulah jika keputusan strategis memilih para pimpinan lembaga anti korupsi malah diserahkan kepada lembaga politik yang notabene punya reputasi terkorup di negeri ini. 

Meski begitu, peristiwa politik ini harus diartikan sebagai Wake-up call bagi kekuatan masyarakat sipil yang masih punya harapan akan terbentuknya pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan melayani. Jika pemerintah dan aparaturnya, bahkan lembaga superbody anti korupsi-nya, sudah tidak bisa dipercaya, maka sudah saatnya seluruh elemen masyarakat melakukan gerakan yang sadar, terorganisasi dan membumi untuk melawan korupsi. 

Tidak perlu muluk-muluk, masyarakat awam bisa memulai dari level lingkungan terkecil, misalnya memulai pembentukan kelompok masyarakat sadar anti korupsi di level kelurahan-kelurahan. Akhirnya, percayalah, gerakan-gerakan mandiri yang dimulai dari bawah itu akan mengorganisasi dirinya untuk semakin besar.

Gerakan anti korupsi harus melibatkan semua unsur kekuatan sipil di semua lapisan. Tanda-tanda zaman sudah memberi peringatan bahwa hal itu harus dimulai dari saat ini juga.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar