>

PDIP Marah Presiden Diserang Karikatur Jokowi-Pinokio

  Senin, 16 September 2019   Aldi Gultom
Karikatur Jokowi-Pinokio di halaman depan Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019/Twitter

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam bila pribadi Presiden Joko Widodo menjadi sasaran kritik terkait polemik pro-kontra di balik pergantian Pimpinan KPK dan revisi UU KPK.

"Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, kepada wartawan, Senin (16/9/2019).

Hasto mengaku sempat menahan diri sebelum akhirnya berbicara soal polemik KPK, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi. Salah satu yang ia maksud adalah karikatur Presiden Jokowi yang bayangannya berhidung panjang mirip tokoh dongeng pinokio. Karikatur ini dimuat di halaman depan majalah Tempo terbitan hari ini. 

"Saya mendapat informasi soal media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun," kata Hasto.

Bagi PDIP, Jokowi telah bertindak tepat dalam hal revisi UU KPK karena sebagian aturan dalam UU tersebut sudah tidak relevan. Yang ia tahu, Presiden telah melakukan dialog dengan KPK secara intensif, tetapi pada saat bersamaan juga mengharapkan kepastian hukum agar kekuasaan KPK memiliki mekanisme check and balances.

Dengan revisi UU KPK, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK bisa lebih progresif tetapi disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.

Tambah Hasto, revisi UU KPK dilakukan agar tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa. Tidak ada lagi penyadapan yang dilakukan menyalagi prosedur. 

"Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas," ungkapnya.

Ketika Presiden Jokowi mengambil keputusan, tegas Hasto, artinya pertimbangannya sangat matang dan semua didedikasikan bagi upaya memberantas korupsi dengan benar, bukan melanggar hukum.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar