--> -->

Ahok Disebut Lebih Baik dari Anies Soal Kebijakan Transportasi

  Senin, 14 Oktober 2019   Dhika Alam Noor
Pengamat Perkotaan Nirwono Joga/Ayojakarta.com

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Penyusunan kebijakan terkait transportasi di DKI Jakarta dinilai lebih baik di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibanding Anies Baswedan. 

Pengamat Perkotaan, Nirwono Joga mengatakan meski secara teknis Ahok hanya meneruskan kebijakan yang dibuat Sutiyoso dan Fauzi Bowo dengan pola makro transportasi terpadu. Namun, tahun 2007 hingga 2017 seluruh transportasi yang direncanakan baik KRL, MRT, dan busway terintegrasi. 

"Artinya sebenarnya kita sudah punya roadmapnya,'' ujar Nirwono Joga dalam diskusi publik bertajuk Jakarta Untuk Siapa? di kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10/2019).

Menurut Joga, dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 5/2014 tentang Transportasi sudah ada kewajiban untuk menyusun transportasi. 

''Jalur busway (Transjakarta) yang sudah terbangun sekarang kan 13. Kan harusnya ada 15, kita masih punya utang dua. Sekarang bagaimana yang dua ini dituntaskan. Bukan kemudian kita membuat program baru,'' kata dia.

Dikatakan Joga, zaman kepemimpinan Ahok Pemprov DKI Jakarta paling banyak menambah koridor busway. Sementara di masa kepemimpinan Fauzi Bowo itu hanya membuat lima koridor. 

''Fauzi Bowo itu malas meneruskan karena tidak mau meneruskan programnya Sutiyoso, dia bilang kalau meneruskan nanti yang dapat nama Sutiyoso,'' tuturnya. 

Sehingga, lanjut Joga, selama lima tahun kepemimpinan Fauzi Bowo praktis tidak ada penambahan signifikan jalur busway. Penambahan signifikan jalur busway terjadi saat Ahok menjabat. 

''Zaman Ahok nambah delapan, jadi 13 koridor busway,'' ungkapnya. 

Hal itu, tambah Joga, seharusnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa meneruskan program yang dulu pernah dibuat tapi belum selesai. Tentunya perlu dilakukan evaluasi kendala yang ditemukan sehingga dapat ditemukan solusi.

''Pak Anies masih punya utang dua. Kan harusnya ini dibuka ke mana ini duanya,'' ucapnya. 

Selain itu, kata Joga, perubahan nama program transportasi yang semula OK Otrip kemudian menjadi Jak Lingko justru membingungkan masyarakat. 

''Kita kan jadi terjebak dari pemakaian nama. Padahal intinya sama mengintergrasikan transportasi massal. Jak Lingko kan sama juga," pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar