Pembiayaan Jaminan Kesehatan Warga Miskin Mencapai Rp 151,24 Triliun

  Jumat, 01 November 2019   Editor
Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan/Antara

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah telah membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sebesar Rp 151,24 triliun sepanjang 2014-2019.

Sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyediakan jaminan kesehatan.

''Jadi untuk masyarakat miskin tidak mampu pemerintah sudah membayari segmen tersebut sepanjang 2014-219 mencapai Rp 151,24 triliun. Dan ini di luar suntikan dana tambahan,'' kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Jumat (1/11/2019).

Di tahun 2019, pemerintah juga telah menggelontorkan Rp 48,71 triliun untuk 133 juta warga miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat dan PBI yang dibiayai pemerintah daerah.

''Masyarakat miskin sama sekali tidak terganggu dengan terbitnya perpres ini. Semua ditanggung pemerintah,'' ujar Fachmi Idris menanggapi Perpres 75/2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dari sebanyak  222 juta peserta JKN-KIS, lebih separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya ada 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung lewat APBN dan 37,3 juta orang ditanggung oleh APBD.

''Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,'' papar Fachmi Idris.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar