>

Anies Baswedan: E-Budgeting Bukan Mau Diganti, Tapi Ditingkatkan Menjadi Lebih Pintar

  Sabtu, 02 November 2019   Aldi Gultom
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Tirto.id-Andrey Gromico

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM — Sistem penganggaran DKI Jakarta melalui e-budgeting yang telah dijalankan beberapa tahun terakhir, tidak akan diganti.

 Yang akan dilakukan adalah meningkatkan (upgrading) sistem menjadi lebih pintar.

"Bukan mengganti ya. Upgrading. Kalau mengganti, kesannya meniadakan sama sekali. Ini hanya mau upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter," kata Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan, Jumat (1/11/2019).

Dengan peningkatan sistem e-budgeting, selain anggaran bisa diakses, publik juga bisa mengawasi sembari memberikan tanggapan atau komentar.

"Kami mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan smart system. Itu kami pegang. Yang akan dilakukan adalah tetap anggaran itu bisa diakses. Bahkan selain bisa dilihat, publik juga bisa memberi komentar, saat ini publik hanya bisa lihat tapi tidak bisa memberikan feedback," ucap Anies.

Anies mengklaim upaya pembaruan e-budgeting bukan baru dilakukan setelah ricuh kejanggalan dokumen KUA-PPAS 2020 akibat kesalahan input, tetapi telah lama disiapkan. Sistem yang sudah diperbaiki bisa diluncurkan pada akhir tahun ini.

"Sudah dikerjakan, akan digunakan Januari (2020). Artinya, tidak dibikin karena ada keramaian kemarin bukan. Itu sudah dikerjakan setahun lebih, sudah direncanakan akan diluncurkan akhir tahun ini," tuturnya.

AYO BACA : Anies Segera Luncurkan Sistem E-Budgeting Terbaru Lengkap dengan Kolom Komentar

Menurut Anies, peningkatan e-budgeting dibutuhkan karena kekeliruan input data bukan semata disebabkan manusia yang malas dan tidak tertib, tapi juga karena faktor sistem.

"Sistemnya termasuk faktor keamanan data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi. Tapi yang sifatnya judgment itu harus dibangun artificial intelligence ataupun juga dengan menggunakan manusia," jelasnya.

Intinya, Anies menginginkan agar sistem tersebut memiliki kemampuan mendeteksi keganjilan-keganjilan yang terjadi dalam penyusunan anggaran.

"Misal seperti kemarin ada nilai Rp 82,8 miliar (lem Aibon) itu kan common sense saja tidak bisa diterima atau yang saya tunjukkan tadi malam. Membeli penghapus Rp 83 miliar sudah enggak masuk akal. Yang begitu itu oleh sistem seharusnya bisa ditolak. Itu penting supaya kita bisa membedakan antara kekeliruan dengan manipulasi," ucap Anies.

Sistem itu juga akan diberi pilihan-pilihan untuk mengatasi kesulitan sumber daya manusia (SDM) para penginput data di lapangan. Sehingga, kejadian "asal ada dulu" dalam pos anggaran karena menemukan kesulitan tidak adanya komponen kegiatan, tidak terjadi lagi.

"Yang belum ada di katalog kita, kalau itu mau digunakan, seringkali yang sementara ada dulu, nanti setelah masuk katalog baru dimasukkan. Ini supaya bisa dipertanggungjawabkan," terang Anies.

Sistem e-budgeting direncanakan oleh Gubernur Joko Widodo pada 2013 silam melalui Peraturan Gubernur 145/2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat Gubernur pada tahun 2015.

AYO BACA : Anies Bilang Sistem Enggak Pintar, Ahok Bilang Demi Transparansi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar