Tata RW Kumuh, Dinas PRKP Libatkan Kaum Intelektual

  Rabu, 13 November 2019   Editor
Ilustrasi permukiman kumuh di Jakarta/Antara

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta melibatkan pihak kampus menyusul dipangkasnya anggaran konsultan penataan 76 RW kumuh di 35 kelurahan pada tahun 2020.

''Dibahas memang untuk ditawarkan ke universitas tapi sebenarnya bukan lomba desain. Dari awal kami memang sesuai arahan pak gubernur juga kami akan melibatkan adanya swakelola tipe II dan tipe III,'' jelas Kepala DPRKP DKI Kelik Indriyanto, Rabu (13/11/2019).

Untuk tipe II dengan perguruan tinggi negeri dan tipe III perguruan tinggi swasta. 

''Jadi kami arahkan 2020 akan kerja sama dengan kampus,'' kata Kelik.

Hal tersebut sudah dibahas namun belum ditentukan universitas mana yang dipilih untuk mengaplikasikannya.

''Sampai saat ini belum ada. Kami masih mencoba mencari yang siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di dinas perumahan,'' ujar Kelik. 

Anggaran konsultan semula diusulkan Rp 25,5 miliar namun dipangkas menjadi Rp 11,6 miliar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 yang diajukan Dinas PRKP.

Dinas PRKP pada mulanya mengusulkan anggaran konsultan untuk rencana penataan satu RW dipangkas dari Rp 566 juta menjadi Rp 451 juta per RW yang juga diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta penataan sejumlah RW kumuh di satu kota disusun oleh tenaga ahli yang sama sehingga anggaran konsultan menjadi lebih efisien.

''Hasil optimalisasi kami usulkan per RW Rp 451 juta. Sudah ada simulasi kami, satu kota satu kegiatan. Ini angka total untuk 35 kelurahan, 76 RW adalah Rp 11.618.093.575,'' papar Kelik.

Rinciannya, Rp 946 juta untuk rencana penataan RW kumuh di Jakarta Utara, Rp 846 juta di Kepulauan Seribu, Rp 1,56 miliar di Jakarta Timur, Rp 1,997 miliar di Jakarta Selatan, Rp 3,057 miliar di Jakarta Barat dan Rp 3,21 miliar di Jakarta Pusat.

Anggaran Rp 11,6 miliar akan digunakan untuk honor sejumlah konsultan mulai dari ahli planologi, arsitektur, sipil, teknik lingkungan, sosial ekonomi serta tenaga pendukung seperti surveyor, fasilitator dan drafter.

Jumlah tenaga ahli atau masa kerja tenaga ahli di tiap kota akan berbeda disesuaikan dengan jumlah RW kumuh yang akan dibuat rencana penataannya.

''Jadi tenaga ahlinya kami sesuaikan lagi jangka waktu kerja dan jumlahnya. Kan tidak mungkin disamakan antara yang empat RW dengan 23 RW dalam satu kota,'' kata Kelik.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta tetap mengritik usulan anggaran yang sudah dipangkas dalam rapat di komisi, Selasa (12/11/2019).

Menurut mereka, anggaran tersebut masih terlalu besar padahal output kegiatan itu baru dokumen perencanaan bukan pembangunan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar