DPRD DKI Dikepung Ibu-ibu Bawa Sapu Lidi: Kami Butuh Jaminan Sosial, Bukan Lem Aibon!

  Rabu, 13 November 2019   Aprilia Rahapit
Suasana demonstrasi massa SPRI di halaman gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11/2019)/Ayojakarta.com-Aprilia Rahapit

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Puluhan orang dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) berunjuk rasa di halaman DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019) siang. 

Pantauan Ayojakarta di lokasi, massa SPRI yang didominasi para ibu itu datang pukul 10.30 WIB. Mereka membawa perkakas, salah satunya sapu lidi.

Sekjen SPRI, Dika Moehammad mengatakan, kedatangan mereka untuk mempertanyakan komitmen gubernur dan anggota dewan dalam menyejahterakan rakyat miskin. 

"Menurut kami komitmen gubernur dan DPRD DKI Jakarta untuk mensejahterakan rakyat miskin ini perlu dipertanyakan karena tahun 2019 anggaran belanja jaminan sosial menurun. Tahun 2018 dianggarkan sekitar 1,9 triliun, tahun 2019 menurun menjadi 1,5 triliun," jelasnya. 

Hal ini juga bercermin pada rancangan APBD DKI 2020 yang dinilainya sebagai pemborosan anggaran. 

"Kita menemukan banyak mata anggaran dalam RAPBD yang dinilai boros. Temuan SPRI sebesar 800 miliar lebih," paparnya. 

Dika menyebutkan, data SPRI menunjukkan dari total 264 ribu rumah tangga miskin di Jakarta, baru 65 ribu rakyat miskin dan rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kemudian 170 ribu rumah tangga miskin BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Jadi sekitar 200 ribu rumah tangga miskin yang belum dapat bantuan PKH dan sekitar 94 ribu rumah tangga miskin gak dapat bantuan BNPT," sambungnya.

Hampir dua jam aksi unjuk massa SPRI di depan DPRD DKI. Beberapa perwakilan dari SPRI akhirnya diterima wakil rakyat untuk mediasi, di antaranya hadir dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ada empat tuntutan SPRI dalam aksi mereka hari ini yaitu stop pemborosan dan perbesar APBD bantuan sosial rakyat miskin, alihkan anggaran yang boros untuk bantuan sosial rakyat miskin, jaminan sosial untuk seluruh rakyat miskin Jakarta, serta melibatkan rakyat miskin dalam perencanaan dan penggunaan anggaran secara partisipatif dan transparan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar