>

Pemerintah Godok Badan Otorita dan UU untuk Ibu Kota Baru

  Jumat, 15 November 2019   Aprilia Rahapit
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Katadata.co.id

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah menargetkan pembangunan di ibukota baru mulai tahun 2021 mendatang. Saat ini, Pemerintah sedang membentuk Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, pihaknya telah sepakat perencanaan tersebut dapat selesai dalam waktu satu tahun jika semuanya sudah matang. 

''Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal 2021 sehingga pembangunan ditargetkan selama tiga tahun,” ujar Luhut, Jumat (15/11/2019).

Nantinya, kata Luhut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Soeharso Manoarfa akan melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Joko Widodo. 

''Mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan profesional agar bisa lebih cepat,'' kata Luhut.

AYO BACA : Jokowi Ditantang Bangun Ibu Kota Baru Tanpa Merusak Lingkungan

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO, pihaknya akan terlebih dahulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

''Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kami tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta,'' ujarnya.

Dikatakan Soeharso, banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk Ibu Kota Negara, seperti misalnya daerah otonominya, daerah istimewa, kemudian distrik atau pusat pemerintahnya.

''Nanti fungsi Ibu kota itu juga apakah sebagai Ibu Kota Negara atau Pemerintahan, tentu kita menginginkan itu adalah Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan, sebab kalau hanya Ibu kota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, artinya kementerian atau lembaga negara masih ada di DKI Jakarta, namun kalau bentuknya Ibu Kota Negara, semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua,” ungkapnya.

Rapat pembahasan panitia antar kementerian (PAK) dan harmonisasi draft Perpres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara ini selain dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa selaku tuan rumah, juga dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

AYO BACA : Ibu Kota Baru RI di Kaltim, Angkutan Sungai Harus Lebih Diperhatikan

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar