>

Tarik Ulur Persetujuan Anggaran untuk TGUPP

  Senin, 09 Desember 2019   Aprilia Rahapit
Rapat Badan Anggaran DPRD DKI (Ayojakarta.com/Farsya Adilah Kamalia)

MENTENG, AYOJAKARTA.COM -- Keberadaan fungsi dan peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI. 

Sejumlah anggota dewan ada yang mendukung dan menolak perannya. 

Berbagai pembahasan lancar disampaikan per komisi namun seketika menjadi alot saat dibahas anggaran TGUPP untuk APBD 2020 yang diketahui sebesar Rp 19,8 miliar.

Ketua DPRD DKI sekaligus pimpinan Banggar Prasetyo Edi Marsudi mengaku heran dengan anggaran yang diusulkan. Dia pun menyarankan agar sebaiknya menggunakan anggaran operasional gubernur.

''Saya terus terang saja mau OTT TGUPP ini jadi pos baru pemerintahan daerah. Ada lagi, TGUPP men-double dewas RS. Dikasih Rp 19,8 miliar ini uangnya buat apa. Kalau TGUPP masih mau hidup, silakan pakai dana operasionalnya pak gubernur,'' jelas Pras di Gedung DPRD DKI, Senin (9/12/2019).

Sejumlah anggota dewan merespon pandangan Pras. Ada yang setuju ataupun meminta TGUPP tetap ada namun dievaluasi kinerjanya.

''Daripada buat polemik kita dalam menjalankan tugas, pertama melakukan evaluasi secara menyeluruh dan anggaran saya sarankan dinolkan. Kalau sangat membutuhkan TGUPP silakan gunakan dana operasional saja toh jumlahnya besar,'' kata Anggota Fraksi PDIP Gembong Warsono.

Menjawab pernyataan tersebut, Anggota Fraksi Gerindra Syarif menilai apa yang disampaikan Gembong terhadap TGUPP seperti investigatif. Sehingga dia meminta lebih baik Banggar segera memutuskan anggaran TGUPP yang diusulkan.

''Polemik sudah berjalan dua tahun kita ingat jadi mengulang-ngulang intinya dievaluasi. Saya sarankan dalam diskusi ini hindari investigatif ini adalah banggar dan sudah disampaikan dengan detail di konisinya tinggal disetujui apakah disetujui apa tidak,'' paparnya.

Adapun dari anggota Fraksi Gerindra S Andika memandang sebaliknya. Dia menegaskan bahwa keberadaan TGUPP sangat penting.

''Jadi kalau lihat kalau dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan itunya yang dibenerin. Saya mendukung anggaran TGUPP hanya kalau ada sistem pertanggungjawaban dan monitoring itu saja yang diperbaiki. Saya setuju anggaran Rp 19,8 miliar,'' kata Andika.

Senada, anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim mendukung adanya evaluasi kinerja TGUPP.

''Ini kinerjanya TGUPP saya melihat gajinya enggak gede-gede amat. Menurut saya tentu kinerja dievalusi lebih maksimal untuk membantu kepala daerah. Kalau saya pikir menurut kami mendukung sajalah untuk mempercepat pembangunan DKI,'' jelasnya.

Hingga rehat ibadah maghrib, rapat Banggar belum menyepakati anggaran untuk TGUPP.

Pantauan Ayojakarta, rapat yang seharusnya kembali digelar pukul 19.00 WIB hingga kini belum dilangsungkan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar