Diingatkan, Posisi Pemerintah di Freeport Indonesia Tidak Strategis

  Sabtu, 25 Januari 2020   Aldi Gultom
Karyawan PT Freeport Indonesia. (Dok. PT Freeport Indonesia)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Indonesia tidak bisa menjadi pengendali utama manajemen PT Freeport Indonesia meski berstatus pemegang saham mayoritas.

Hal ini disebabkan saham milik Pemerintah RI sebesar 51 persen terpecah menjadi 41 persen atas nama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan 10 persen atas nama Pemerintah Provinsi Papua. 

Dengan komposisi saham seperti ini maka PT. Freeport-McMoRan terkesan menjadi pemegang saham mayoritas (49 persen) dan berhak memegang kendali utama manejemen perusahaan. 

Hal tersebut disesali Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Menurut dia, seharusnya Pemerintah RI mengkonsolidasikan diri dengan membuat skema saham yang lebih menguntungkan dan dapat menjadikan Pemerintah sebagai pemegang kendali utama manajemen perusahaan.

"Soal ini harus diluruskan kembali agar investasi kita di Freeport sesuai dengan tujuan awalnya yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi di sektor pertambangan," ujar Mulyanto dalam keterangan persnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengingatkan, nilai investasi pemerintah untuk mendapatkan saham di PTFI sangat besar. Seharusnya pemerintah bisa mengambil peran lebih besar sehingga bisa membawa lebih banyak manfaat untuk bangsa Indonesia.

"Pemerintah harusnya menghayati betul alasan kenapa kita harus membeli 51 persen saham Freeport. Karena kita ingin berdaulat atas kekayaan alam yang dimiliki, sebagaimana amanah Pasal 33 UUD 1945. Bukan sekadar investasi," ucap Mulyanto.

Mulyanto meminta Pemerintah memikirkan berbagai upaya yang perlu dilakukan agar semangat dan tujuan awal membeli saham PTFI tersebut bisa diwujudkan.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar