Ahmad Syaikhu: Kenaikan Tarif Jalan Tol Harus Ditunda

  Senin, 27 Januari 2020   Widya Victoria
Anggota Komisi VDPR, Ahmad Syaikhu

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol sebaiknya ditunda. 

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai ada ketidakadilan terkait kebijakan tersebut. 

Syaikhu menyoroti besaran kenaikan mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1231/KPTS /M/2019. 

"Ini tidak adil. Kenaikan tarif tol harus ditunda karena yang terkena dampak paling besar adalah UMKM," kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (27/1/2020).

Merujuk pada Kepmen PUPR di atas, tarif tol mengalami penyederhanaan menjadi tiga golongan dan ada penyesuaian tarif, yakni Rp 10 ribu (Golongan I); Rp 15 ribu (Golongan II); dan Rp 17 ribu (Golongan III). 

Tarif Golongan II (2017) mengalami kenaikan hingga 30,43 persen, sedangkan golongan yang lain (selain Golongan I) mengalami penurunan. Padahal diketahui pemilik kendaraan jenis ini didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah (UMKM). Berbeda dengan kendaraan niaga Golongan IV (2017) dan V (2017) (sekarang menjadi Golongan III (2019)) yang mayoritas dimiliki oleh korporasi.

Terakhir tarif tol ini mengalami kenaikan pada Desember 2017. Apabila dibandingkan dengan tarif yang lalu, maka golongan I mengalami kenaikan sebesar 5,26 persen, Golongan II (2017) naik sebesar 30,43 persen, Golongan III (2017) turun sebesar 3,22 persen (sekarang menjadi Golongan II (2019), Golongan IV (2017) turun sebesar 10,52 persen (sekarang menjadi Golongan III (2019)), Golongan V (2017) turun sebesar 26,09 persen (sekarang menjadi Golongan III (2019)).

Sesuai aturan yang tercantum dalam UU 38/2004 tentang jalan, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan dua tahun sekali. Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan memberlakukan penyesuaian tarif tol dalam kota baru untuk ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Selain tidak adil terhadap pengguna jalan tol Golongan II (2017), Syaikhu juga mengkritisi kenaikan yang mencapai 30,43 persen. Menurut dia, kebijakan itu melanggar Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

"Jika tetap dinaikkan, pemerintah harus tetap berpedoman kepada Pasal 48 ayat (3) UU 38/2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pasal 67 di mana penyesuaian tarif tol harus ditetapkan berdasarkan laju inflasi,

Tak hanya itu, sambung dia, syarat Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus dipastikan terpenuhi dengan memperhatikan kepuasan pelanggan pengguna tol.

Sementara berdasarkan inflasi 2018 dan 2019 dengan asumsi SPM terpenuhi, papar Syaikhu, maka seharusnya kenaikan tidak melebihi 4 persen dari tarif sebelumnya. Hal ini sesuai Pasal 48 ayat (1) bahwa tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

"Melihat segala persoalan di atas, ditambah daya beli masyarakat yang masih lemah, pemerintah sudah seharusnya menunda kenaikan tarif  jalan tol," terang legislator dari Dapil VII Jabar yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta tersebut.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar