Rafli Ditegur Keras, Fraksi PKS Tidak Dukung Kemungkinan Ekspor Ganja untuk Farmasi

  Minggu, 02 Februari 2020   Widya Victoria
RaflI Kande (Fanpage Facebok Rafli Kande)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pernyataan anggota Komisi VI DPR asal Aceh, RaflI Kande dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan soal kemungkinan regulasi tanaman ganja agar bisa diekspor untuk kebutuhan farmasi atau obaT, ditepis internal fraksinya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan, Rafly dalam raker itu berbicara sebagai pribadi anggota DPR, namun tidak mewakili sikap PKS.

 

"Beliau melihat tanaman ganja sering disalahgunakan sebagai narkotika dan Aceh daerah pemilihannya sering dikaitkan dengan tanaman ini. Jadi menurutnya negara perlu tegas meregulasi untuk atasi penyalahgunaan ini," kata Jazuli dalam siaran pers yang diterima Ayojakarta, pagi ini (Minggu, 2/2/2020).

Jikapun ada manfaat, menurut Jazuli, Rafly meminta negara mengkajinya dalam batasan ketat dan terbatas apakah untuk ekspor demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk obat atau farmasi. Sekalipun demikian, Fraksi PKS menilai pernyataan pribadi Rafly itu kontroversial dan telah menimbulkan polemik yang kontraproduktif.

"Karenanya pernyataan pribadi itu layak diluruskan dan dikoreksi, apalagi telah menimbulkan salah paham dan framing terhadap PKS, partai yang selama ini justru dikenal vocal menolak narkoba dan mendukung BNN," tegas Jazuli.

Betapapun menurut Rafly ada peluang tanaman ganja bila bisa diatur dalam regulasi yang khusus, menjadi bahan baku industri obat atau farmasi dan beberapa negara meregulasi hal serupa, akan tetapi FPKS memahami bahwa UU di Indonesia khususnya UU 35/2009 tentang Narkotika tegas melarang ganja dan mengkategorikannya sebagai  narkotika golongan 1.

Jazuli menerangkan, narkotika golongan ini dilarang untuk pelayanan kesehatan, meski dalam UU 35/2009 juga terdapat  pengecualian dalam jumlah terbatas bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Fraksi PKS berharap, ked epan beliau lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan menyangkut isu sensitif yang bisa kontraproduktif dengan semangat pemberantasan narkoba, yang selama ini menjadi perhatian penting PKS," pinta Jazuli.

Lebih lanjut Jazuli menekankan bahwa Fraksi PKS tegas bahwa tidak ada toleransi bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ini dibuktikan dengan komitmen Fraksi PKS sebagai satu-satunya Fraksi di DPR yang sudah secara reguler (setahun dua kali) mengadakan tes urine untuk Anggota dan Stafnya bekerjasama dengan BNN. BNN pun menyambut sangat positif terhadap sikap FPKS tersebut.

"Sama dengan Fraksi PKS, Pak Rafly bahkan mengusulkan hukuman mati bagi bandar dan pengedar narkoba. Dan itu ia suarakan sejak lama, sejak menjadi Anggota DPD RI 2014-2019 hingga kini bergabung ke PKS dan terpilih menjadi anggota DPR dari Aceh," ulas Jazuli.

Jazuli pun memastikan, anggota FPKS Rafli siap menjalan arahan qiyadah dan menaati aturan partai, serta sepakat menghentikan wacana pemanfaatan ganja untuk ekspor kebutuhan farmasi.

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar