PKS: BPIP Kebablasan Jika Intervensi BRIN

  Rabu, 05 Februari 2020   Widya Victoria
BPIP saat berkunjung ke Istana Presiden (Detik.com/Rengga Sancaya)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS) DPR mengecam sikap  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang terkesan ikut campur urusan teknis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kapasitas kelembagaan BPIP yang turut menjadi pembicara di Rapat Koordinasi Nasional Kemenristek/BRIN di Puspitek, Tangerang pada Kamis (3/1/2020) lalu, dipertanyakan. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengingatkan, tupoksi BPIP khusus terkait pembinaan ideologi Pancasila, bukan masuk ke masalah teknis organisasi lembaga riset dan inovasi. 

"Kebablasan jika BPIP bicara soal kelembagaan BRIN. Biarkan Pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip good governance," tegas Mulyanto yang juga anggota Komisi VII DPR.

Mulyanto minta pemerintahan Jokowi tegas dalam masalah profesionalisme dan good governance. Jangan sampai kementerian dan lembaga bekerja di luar tupoksi yang sudah digariskan. 

"Pemerintah harus dijalankan berdasarkan sistem dan perundang-undangan. Bukan berdasarkan kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu,"  imbuhnya.

Mulyanto juga mengingatkan, berdasarkan UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) BRIN dibentuk untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbang-jirap) teknologi dari hulu ke hilir, mulai dari invensi hingga inovasi secara terintegrasi. 

BRIN diarahkan menjadi satu-satunya lembaga pelaksana litbang-jirap IPTEK Pemerintah. Diharapkan dengan pembentukan BRIN terjadi konsolidasi, sinkronisasi, integrasi dan efisiensi pelaksanaan litbang-jirap IPTEK nasional.

Dengan tugas yang berat seperti itu, Mulyanto berharap BRIN bebas dari intervensi. BRIN harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sistem manajemen yang tertata rapi. Mekanisme kordinasi dan pengawasannya harus sesuai dengan asas profesionalisme.

"Ujung-ujungnya kita berharap kehadiran BRIN bisa meminimalisasi kemungkinan tumpang tindih program litbang-jirap IPTEK dan menghindari terjadinya pemborosan agar riset yang sudah terbatas itu”, tandas Mulyanto.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar