Omnibuslaw Kebiri Hak Legislasi DPR

  Kamis, 06 Februari 2020   Widya Victoria
Anggota DPR dari Fraksi PKS, drh. Slamet (Fraksi PKS DPR)

 

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Omnibuslaw mengebiri hak legislasi anggota DPR.

Demikian dikatakan anggota DPR dari Fraksi PKS, drh. Slamet dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Menurut Slamet, selama ini DPR hanya membuat aturan yang sifatnya umum. Sementara aturan yang spesifik diatur oleh pemerintah berbentuk Peraturan Pemerntah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).

“DPR sebagai wakil rakyat yang diharapkan konstituen memperjuangkan aspirasinya menjadi tak berdaya ketika tidak berbuat maksimal dalam penyusunan undang undang,” tegasnya.

Slamet menuturkan, saat ini pemerintah menghembuskan ide menyatukan beberapa UU menjadi satu UU payung dengan sebutan omnibus law. Ini artinya, UU hanya akan semakin berbicara general di dalamnya. Sedangkan spesifiknya, lanjut dia, semakin didorong ke arah PP dan Permen. 

“Tentu ini pengkebirian hak legislasi DPR. Karena DPR tidak berwenang menjangkau wilayah PP atau Permen,” tegasnya.

Slamet menjelaskan, sebagian hak legislasi seolah dirampas oleh eksekutif. Memang DPR, kata dia, makin santai dan ringan tanggung jawab legislasinya, tetapi sesungguhnya makin berat perjuangannya dalam membela aspirasi rakyat.

“Omnibus law yang dihembuskan pemerintah  menyentuh lini investasi dan perpajakan. Dalam kacamata PDB tentu dua hal ini yang paling strategis,” tutur Slamet.

Saat ini saja,lanjut dia, sebagian ahli mempertanyakan ketika presiden menyebut pertumbuhan ekonomi atau PDB berada di 5 persen dan Menkeu menyatakan pertumbuhan pajak kita berada di 14 persen. Akan tetapi, lanjut dia, sangat disayangkan pertumbuhan subsidi pemerintah kepada rakyat justru minus (di bawah 0 persen) alias menurun.

Selain itu, kata dia, pertumbuhan pembayaran hutang juga menurun. Bandingkan dengan pertumbuhan utang tetap positif. 

“Jika hak legislasi DPR terkurangi karena UU hanya mengatur hal umum saja maka perimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif tidak terjadi,” ujar Slamet. 

"Jika eksekutif makin absolut, maka secara teori dia akan makin berpeluang untuk korup dan otoriter," sambung dia mengakhiri.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar