Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Modal, Said Iqbal KSPI: BPJS Kesehatan Bukan BUMN!

  Kamis, 20 Februari 2020   Widya Victoria
Ilustrasi

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Buruh merasa heran kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih diteruskan. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan sangat menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengancam akan menarik suntikan dana Rp 13,5 triliun dari BPJS Kesehatan jika DPR bersikukuh ingin kenaikan iuran dibatalkan. 

Dalam berbagai kesempatan, KSPI merupakan serikat buruh yang tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terbaru, pada 6 Februari 2020, KSPI bersama sayap organisasinya, Jamkes Watch berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

“BPJS Kesehatan bukan BUMN. Karena bukan lagi BUMN, pemerintah tidak bisa menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan publik,” kata Said Iqbal, Kamis (20/2/2020).

Iqbal menekankan, pemilik BPJS ada tiga pihak, yaitu pengusaha yang membayar iuran BPJS, masyarakat penerima upah yaitu buruh dan iuran mandiri, kemudian ada pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI).

“Karena itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menaikkan iuran tanpa melakukan uji publik,” kata dia.

Dalam hal ini, lanjutnya, DPR sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Pemerintah seharusnya mendengarkan sikap DPR dan segera membatalkan kenaikan tersebut.

Menurut Said Iqbal, jaminan kesehatan adalah hak rakyat. Bahkan dalam UU BPJS dan UU SJSN diatur, sudah menjadi kewajiban negara kalau terjadi defisit, melalui apa yang dimaksud dengan dana kontingensi.

“Misalnya terjadi epidemis, bencana alam, atau mungkin kesalahan pengelolaan seperti saat ini, maka bisa menggunakan dana kontingensi,” kata dia.

Dia menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbukti memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. 

“Seharusnya kegagalan dalam mengelola BPJS tidak dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran,” tegas pria yang menjadi ILO Governing Body dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, sampai dengan akhir 2019 pemerintah telah menambal defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp 13,5 triliun.

Adapun defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyentuh angka Rp 32 triliun.

“Bahkan jika meminta Peraturan Presiden (nomor 75 tahun 2019) dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali,” kata Sri Mulyani dalam rapat gabungan di Ruang Rapat Pansus B, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020) lalu. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar