PKS: RUU Minerba Harus Memihak Rakyat

  Senin, 24 Februari 2020   Widya Victoria
Ilustrasi satu dari ribuan lubang tambang di Kalimantan Timur (Jatam.org

TANGERANG SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Untuk menghindari adanya kecelakan di lobang bekas galian tambang, seperti yang terjadi di Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (21/2/2020),  pemerintah daerah (Pemda) diminta pro aktif agar perusahaan tambang melakukan reklamasi.

Pemerintah diminta lebih berani menindak perusahaan tambang yang nakal dan lalai dalam melakukan konservasi lahan bekas tambang. Sebab tindakan tegas itu dijamin UU. 

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama mengikuti ketentuan UU agar tidak ada yang dirugikan.

"Pengawasan tambang memang harus dilakukan secara komprehensif baik oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga pemerintah daerah. Semua harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya agar keberadaan tambang di suatu wilayah bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat bukan malah membawa musibah," ujar Mulyanto.

Dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Sekjen Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (13/2) lalu, Mulyanto usul agar aspek pelestarian lingkungan dan peningkatan bagi hasil usaha untuk pemerintah daerah dimasukkan ke dalam RUU Minerba.

Aspek lingkungan perlu dibahas agar setiap usaha pertambangan di wilayah manapun dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sehingga dengan ketentuan ini masyarakat di sekitar tambang dapat hidup dengan nyaman dan aman.

Sementara aspek peningkatan bagi hasil bagi pemerintah daerah perlu dimasukan agar keberadaan perusahaan tambang benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat daerah.

"Sesuai amanat konstitusi, setiap usaha pertambangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan hanya kemakmuran bagi segelintir pengusaha," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, dalam UU Minerba yang baru sepatutnya insentif pemerintah daerah ditambah. Sebab pemerintah daerah adalah pihak yang bersinggungan langsung dengan perusahaan pertambangan di daerah. 

UU Minerba yang baru harus bisa menjadi payung hukum memadai bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan operasional perusahaan tambang. 

"Peningkatan bagi hasil bagi pemerintah daerah sangat perlu. Karena pemerintah daerah butuh sarana penunjang dalam melakukan pengawasan sekaligus perlu anggaran untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. 

Dengan demikian, keberadaan perusahaan tambang di daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, imbuh anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba ini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar