Jokowi Perintahkan Status Darurat Sipil

  Senin, 30 Maret 2020   Aldi Gultom
Presiden Jokowi. (BPMI Setpres)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo menganggap kebijakan pembatasan sosial perlu dilakukan dalam skala besar demi mencegah wabah COVID-19 semakin luas di Indonesia. 

Presiden beranggapan, diperlukan status darurat sipil sebagai landasan pemberlakuan kebijakan tersebut.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam rapat terbatas, dikutip dari Republika, Senin (30/3/2020).

Presiden juga memerintahkan jajaran menterinya untuk segera menyiapkan aturan pelaksanaan di level provinsi, kabupaten, dan kota agar pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penjarakan fisik bisa benar-benar diterapkan di lapangan. 

Ia meminta para pemimpin daerah memiliki visi yang sama dengan pusat dalam penanganan dan pencegahan penyebaran wabah virus.

"Dan saya ingatkan kebijakan kekerantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan Pemda," kata Jokowi.

Presiden juga meminta seluruh apotek dan toko yang menjual kebutuhan pokok tetap buka dan melayani kebutuhan masyarakat.

"Bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal, tadi sudah kita bicarakan, pemerintah segera siapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini nanti yang akan segera kami umumkan kepada masyarakat," katanya.

Sebelumnya, juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman via akun Twitter @fadjroeL, mengungkapkan bahwa Presiden menetapkan tahapan baru perang melawan COVID-19 yaitu pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. 

"Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil," tambahnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar