Pembatasan Jarak Tak Efektif, Jalankan Karantina Wilayah Secara Selektif

  Senin, 30 Maret 2020   Aldi Gultom
Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris. (Fahiraidris.id)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Berbagai opsi harus disiapkan dalam "perang" melawan virus corona yang sebarannya semakin luas di Indonesia 

"Opsi itu termasuk opsi melakukan karantina wilayah secara selektif," terang Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, dalam keterangan persnya, Senin (30/3/2020).

Menurutnya, penyiapan berbagai opsi penting dan harus dilakukan sebagai strategi agar Indonesia bisa menghentikan laju penyebaran COVID-19. Memformulasikan berbagai opsi adalah untuk berjaga-jaga jika kebijakan disiplin pembatasan jarak yang dijalankan sekarang ternyata tidak efektif menghentikan penularan.

Ia melanjutkan, tantangan terbesar dalam perjuangan melawan COVID-19 adalah kecepatan dan ketepatan waktu. Untuk itu, berbagai strategi atau kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah harus terus dievaluasi. Melalui evaluasi ini, akan ditemukan sejauh mana efektivitas strategi Pemerintah selama ini.

“Jika pembatasan jarak ternyata belum sepenuhnya efektif maka strateginya secepat mungkin harus perbaiki atau diubah. Itulah kenapa, semua opsi harus disiapkan, misalnya karantina wilayah secara selektif, terutama wilayah yang menjadi episenter penyebaran virus," terangnya.

Menurut Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini, karantina wilayah dilakukan secara selektif terutama pada kota-kota yang menjadi episenter. Ini pun harus disertai pra kondisi sehingga warga tidak panik dan tetap tenang. 

Karantina wilayah juga harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah terutama menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan dasar lain.

“Dalam bencana wabah seperti ini, semua opsi, strategi, bahkan skenario terburuk sekalipun harus kita siapkan demi memenangkan perang melawan penyebaran COVID-19. Sekali lagi evaluasi secara cepat dan berkala menjadi kuncinya,” tutupnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar