Pemerintah Gelontorkan Rp405 Triliun untuk Tangani COVID-19, Ini Pembagiannya

  Selasa, 31 Maret 2020   Aldi Gultom
Presiden Jokowi. (BPMI Setpres)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pandemi COVID-19 bukan hanya menimbulkan masalah besar bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. 

Karena situasi yang memaksa, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. 

Dalam pidatonya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini, Jokowi menyatakan bahwa Perppu itu memberikan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Terkait itu, lanjut Jokowi, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. 

AYO BACA : Cek di Sini, 6 Program Bantuan untuk Masyarakat Kecil Selama Pandemi COVID-19

Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat.

Selain itu, Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 

Diterangkan Jokowi, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian alat perlindungan diri (APD), pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lainnya.

Selain itu, anggaran kesehatan dikerahkan untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar