Survei Kemendes: 90 Persen Kepala Desa Tidak Setuju Mudik Lebaran 2020

  Selasa, 14 April 2020   Khoirur Rozi
Ilustrasi arus mudik di Jakarta (Merdeka.com/Imam Buhori)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi menggelar survei terhadap kepala desa mengenai Mudik Lebaran 2020. 

Hasilnya, 90 persen kepala desa tidak setuju adanya arus mudik tahun ini. Alasannya tentu karena pandemi COVID-19 yang terus meluas di Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ivanovich Agusta, menjelaskan, survei ini melibatkan 3.931 kepala desa yang tersebar di 31 Provinsi. Periode surveinya 10 - 12 April 2020.

"Populasi polling ini adalah desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Hasilnya sekitar 90 persen kepala desa tidak setuju mudik Lebaran, hanya 10 persen sisanya setuju mudik," kata Ivanovich melalui telekonferensi pers, Selasa (14/4/2020).

Jumlah sampel desa per provinsi dalam survei ini sesuai proporsi jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) pada 8 April 2020 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sampel desa diambil secara acak di tiap provinsi dengan margin eror sekitar 1,31 persen.

"Mudik tentu saja hampir dilakukan seluruh wilayah di Indonesia, tetapi yang paling banyak dilakukan oleh warga dari desa-desa yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Ada aspek sosial budaya yang kuat terkait mudik ini," jelasnya.

Dari survei itu, alasan utama para kepala desa menolak arus mudik 2020 adalah faktor kesehatan (sebesar 88,38 persen), alasan sosial sebesar 45,51 persen, dan alasan ekonomi sebesar 43,18 persen.

"Jadi fakta ini aspirasi kepala desa. Ini perlu diketahui oleh warga di kota-kota agar tidak mudik Lebaran 2020," tambahnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar