DPR Pertanyakan Nasib Jamaah dan Konsumen Travel Gagal Berangkat

  Kamis, 16 April 2020   Widya Victoria
Ilustrasi

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mempertanyakan nasib konsumen di Indonesia, terutama terkait banyaknya pembatalan tiket dan paket perjalanan umrah akibat pandemi COVID-19.    

“Kami kuatirkan adanya gagal bayar terhadap jamaah dan konsumen travel, terkait kondisi ekonomi nasional, atau bahkan fraud,” kata Fikri dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi X DPR dengan pelaku pariwisata nasional secara virtual, Rabu (15/4/2020).

Fikri mengutip data dari Asosiasi Agen Tur & Travel Indonesia (Asita) yang menunjukkan hingga pertengahan Maret 2020, terdapat 412 ribu jamaah umrah yang gagal berangkat.  

“Itu hasil survei kualitatif Asita dari 1015 biro perjalanan wisata pemegang izin atau PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah),” kata dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti besaran biaya paket perjalanan yang sudah dikeluarkan konsumen rata-rata sebesar 1.600 dolar AS per orang.  

“Maka secara kalkulasi, ada 659,2 juta dolar AS uang jamaah atau konsumen yang mesti dikembalikan,” ucap Fikri.

Ia menambahkan, dalam kondisi yang tidak terduga seperti saat ini, antara lain terjadi pembatalan perjalanan secara massal, tentu akan mengganggu stabilitas keuangan para pengusaha travel.  

“Di satu sisi, konsumen pun berpikir lebih baik di-cancel ketimbang menunda umrah yang entah sampai kapan dibuka oleh otoritas Saudi karena wabah COVID-19,” imbuh Fikri.

Ia juga menghitung besaran uang paket umrah yang mesti dikembalikan agen travel totalnya sangat besar. “Dengan kurs dolar Rp 15 ribu saja, angkanya fantastis, bisa mencapai Rp 9,88 triliun,” sebut Fikri. 

Secara khusus, wakil rakyat asal Tegal, Jawa Tengah ini meminta upaya pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya bola es atas kasus pembatalan perjalanan umrah ini tidak berlarut.   

“Kita harus belajar dari kasus seperti First Travel, Abu Tour, dan lain-lain yang gagal bayar atas pembatalan umrah sebelumnya,” tukas Fikri.

Terkait masalah perlindungan jamaah umroh tersebut hasil RDPU Komisi X dengan pelaku usaha wisata pada Rabu kemarin memberikan catatan permasalahan-permasalahan yang timbul di antaranya terkait tiket pesawat dan lain-lain. 

Selain itu, dalam catatan kesimpulan rapat yang disetujui pimpinan komisi,  diusulkan mengenai solusi terhadap dampak lanjutan sektor pariwisata dan para pelakunya akibat pendemi COVID-19.  “Komisi X perlu membahas pemotongan anggaran di Kemenparekraf yang Rp 1 triliun lebih oleh Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, terutama alokasinya harus tepat sasaran bagi para pelaku sektor wisata,” usul Fikri.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar