Nasdem: Kartu Pra Kerja di Tengah Wabah COVID-19 Berpotensi Jadi Bias

  Kamis, 16 April 2020   Widya Victoria
Ilustrasi

 

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Antusiasme masyarakat adanya program Kartu Pra Kerja cukup tinggi. Namun, peluncuran program pra kerja di momentum pandemi COVID-19 akan menjadi bias. 

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Nasdem, Okky Asokawati mengingatkan efektivitas program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan di momentum pandemi COVID-19. 

"Filosofi kartu prakerja hakikatnya sebagai kail bagi warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan. Namun peluncuran kartu prakerja di musim pandemi COVID-19 ini potensial menjadi bias karena akan keluar dari filosofi program ini," kata Okky di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan teknis maupun nonteknis akan muncul dari program yang diluncurkan di momentum pandemi COVID-19 ini. 

"Setelah peserta mendapat pelatihan online dan mendapat sertifikat, peserta akan mendapat insentif Rp 600 ribu selama tiga bulan serta Rp  150 ribu untuk survei kebekerjaan, asumsinya selepas itu peserta akan mendapatkan pekerjaan," urai Okky.

Masalahnya, imbuh Okky, pemerintah sendiri telah memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan turun sebesar 2,5 persen bahkan 0 persen dampak COVID-19. Penurunan ekonomi di Indonesia akan berkolerasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. 

"Jika skenario ekonomi Indonesia akan turun karena dampak COVID-19, konsekwensinya tidak ada pembukaan lapangan kerja baru. Lalu apa relevansi kartu prakerja ini?" gugat Okky.

Gejala turunnya perekonomian di Indonesia telah tampak imbas COVID-19 dengan aktivitas pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Data Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan, sebanyak 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan dengan rincian 10,6 persen (160 ribu) kehilangan pekerjaan karena PHK dan 89,4 persen karena dirumahkan. 

"Saat ini saja sudah terjadi PHK dampak Covid-19," tegas Okky.

Menurut Okky, masyarakat sekarang ini lebih membutuhkan bantuan keuangan yang langsung dapat dirasakan daripda program seperti Kartu Prakerja yang fungsinya sebagai "kail".  

"Saat ini calon pekerja dan korban PHK lebih membutuhkan "ikan" berupa bantuan langsung tunai (BLT) daripada "kail". Apalagi, memang tidak ada lapangan pekerjaan baru karena ekonomi turun dampak COVID-19 ini," tambah Okky.

Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR selama dua periode ini juga mengingatkan pemerintah agar menghitung efektivitas program Kartu Pra Kerja di tengah situasi pandemi COVID-19. Menurut dia, demi efektivitas program ini, baiknya pemerintah fokus pada program jaring pengaman sosial (social safe net) bagi warga negara pencari kerja dan orban PHK. 

"Kenapa tidak program Kartu Pra Kerja digeser sebagai program jaring pengaman sosial saja bagi mereka pencari kerja dan korban PHK. Anggaran pelatihan online sebesar 1 juta per orang dapat ditangguhkan di waktu mendatang yang lebih tepat," usul Okky.

Masalah lainnya, kata Okky, secara teknis pelatihan berbasis dalam jaringan (daring) juga tidak semua orang dapat mengikuti dengan baik. Belum lagi persoalan jaringan internet khususnya bagi peserta yang berada di daerah-daerah yang minim akses internetnya. 

"Efektivitas pelatihan daring juga perlu dikalkulasi. Jangan sampai hanya karena mengejar realisasi program kerja, kegiatan ini sia-sia dan tidak banyak memberi manfaat bagi warga negara pencari kerja dan korban PHK," ingat Okky.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar