Polri Antisipasi Kejahatan Jalanan Meningkat Pasca Puluhan Ribu Napi Dibebaskan

  Senin, 20 April 2020   Khoirur Rozi
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM --  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pembebasan 37.563 narapidana dan anak binaan melalui program asimilasi berpotensi menimbulkan masalah baru. Kebijakan ini sudah dimulai sejak 2 April 2020.

Begitu dikatakan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangannya, Senin (20/4/2020).

"Karena saat dibebaskan mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah COVID-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan," tutur Agus.

Sebab itu, Agus menyatakan perlunya langkah cepat dan tegas sebagai antisipasi pembebasan puluhan ribu narapidana tersebut. Polri pun menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. 

Surat ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri sebagai Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020.

"Surat Telegram ini mengarahkan kepada para Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam rangka Harkamtibmas guna mencegah meningkatnya angka kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (street crime)," jelas Agus.

Agus menuturkan, kebijakan Polri dalam menjaga harkamtibmas di antaranya bekerja sama dengan lapas memetakan narapidana yang dibebaskan. Kedua, menggandeng pemerintah daerah untuk mengawasi dan membina para napi.

"Ketiga, memberikan pelatihan membuat masker dengan menggunakan sarana Balai Latihan Kerja, mengikuti program padat karya, dan proyek dana desa," ujarnya.

Kemudian, memetakan wilayah rawan kejahatan di setiap daerah, termasuk riwayat kejahatan, waktu kejadian, dan modusnya. Kelima, melaksanakan patroli guna mengantisipasi kejahatan jalanan.

"Keenam, meningkatkan kegiatan operasi atau razia di semua sektor khususnya daerah rawan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda guna mencegah terjadinya kejahatan," tambahnya. 

Selanjutnya, Polri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan khususnya di malam hari. Masyarakat diminta tidak melewati rute rawan kejahatan. Selain itu, Polri juga akan menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang membahayakan keselamatan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar