Komisi X DPR: Realokasi Anggaran untuk COVID-19 Belepotan

  Senin, 20 April 2020   Widya Victoria
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih

JAKARTA. AYOJAKARTA.COM -- Kebijakan pemerintah memotong anggaran triliunan dari para mitra Komisi X DPR, mendapat dikritik. 

Terlebih, muncul rumor alokasi anggaran untuk perusahaan berbau nepotis dari lingkungan istana, yang disinyalir milik salah seorang Staf Khusus Presiden.  

“Belum jelas realokasi pemotongan dari para mitra secara detail, malah muncul kabar-kabar miring, artinya realokasi ini belepotan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih di Semarang, Senin (20/4/2020).     

Akhir Maret lalu, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi jilid 3 menghadapi terjangan wabah COVID-19 yang diklaim akan menggoyang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.   

“Buntutnya terjadi pemotongan anggaran di sana-sini, termasuk mitra komisi X,” kata Fikri.

Fikri merujuk pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020 sebagai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19.   

“Perubahan APBN 2020 tanpa melalui proses pembahasan di DPR Ini yang jadi bermasalah,” cetusnya. 

Ia menambahkan soal sifat Perppu yang dapat langsung berlaku begitu terbit, tanpa menunggu persetujuan DPR.  “Sehingga, kemudian Perpres nomor 54/2020 menjadi landasan untuk merombak APBN,” terangnya. 

Lebih jauh Fikri merinci pemotongan anggaran terjadi pada semua Kementerian/ Lembaga yang menjadi mitra Komisi X DPR, yakni Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpusnas.  

Mendikbud dipotong Rp 4,98 triliun, Kemenparekraf/Baparekraf dipotong Rp 1,09 triliun, Kemenpora dipotong Rp. 270,2 miliar, dan Perpusnas dipotong Rp 106,6 miliar.  “Totalnya mencapai Rp. 6,44 T,” hitunf Fikri.

Menurut rilis yang diterbitkan Kantor Presiden sebelumnya, bahwa stimulus ekonomi jilid 3 menggelontorkan dana total Rp 405,1 T.  Alokasi anggaran sebesar itu antara lain dirinci untuk biaya pelatihan bagi pemegang kartu pra kerja sebanyak 5,6 juta penerima dan masing-masing senilai Rp 1 juta.  Sebagai pelaksananya, istana menunjuk delapan mitra perusahaan berbasis daring, yang salah satunya, Ruang Guru merupakan milik salah satu staf khusus milenial.

“Tidak hanya komisi X saya kira, karena untuk mencapai Rp. 405,1 T dipotong juga anggaran di K/L lain,” imbuhnya.

Ia juga mencermati anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa  yang dipotong mencapai Rp 23,26 triliun.   

“Dari situ termasuk pemotongan tunjangan guru sebesar Rp 3,3 triliun, dan pemotongan dana BOS Rp 1,1 triliun,” ujarnya.

Fikri menegaskan, pemotongan dana-dana tersebut haruslah mempunyai alokasi yang jelas dan transparan, bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.  “Clear-kan dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik,” tutupnya.

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar