Ini yang Mesti Dievaluasi Dahulu Sebelum Perpanjang PSBB di Jakarta

  Senin, 20 April 2020   Aldi Gultom
Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris. (Fahiraidris.id)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Jika masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta jadi diperpanjang, maka harus ada perhatian lebih dari pemerintah pada ruang-ruang terjadinya interaksi warga.

Selama PSBB berlangsung hampir dua pekan di DKI, belum ada sinyal penurunan jumlah warga yang terinfeksi virus COVID-19. Pemahaman atas masalah virus corona juga belum merata di kalangan masyarakat. Dalam konteks global, indikasi penurunan penularan COVID-19 juga belum terjadi. 

"Karena itu, jika nanti PSBB Jakarta diperpanjang, ruang-ruang terjadinya interaksi warga harus mendapat perhatian," kata Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, dalam keterangan persnya (Senin, 20/4/2020).

Ia mengungkapkan, PSBB selama ini masih menoleransi masyarakat yang melaksanakan aktivitas. Walau dibatasi secara ketat, tidak serta merta bisa memutus rantai penularan virus corona, terutama di daerah zona merah seperti Jakarta. 

"Ruang-ruang interaksi warga harus mendapat perhatian untuk dievaluasi, terutama di sektor transportasi umum, terutama yang jalurnya melintasi Jabodetabek seperti KRL. Juga, jika masih ada perusahaan (di luar sektor yang dikecualikan) masih mewajibkan pekerja masuk kantor,” tutur Fahira.

Menurut pendiri Ormas Bang Japar ini, kebijakan PSBB yang masih mengakomodir pergerakan masyarakat akan berjalan baik selama para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah saling mengerti dan mendukung.

Masukan strategi pemerintahan daerah yang saat ini berstatus PSBB, seperti DKI Jakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat (Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kota Depok), harus didengar dan diakomodasi. Dengan begitu PSBB mampu menurunkan angka penularan.

“Ruang interaksi warga-lah yang harus segera diurai. Daerah membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Jika persoalan ini tidak segera diurai, sebesar apapun energi yang dikeluarkan pemerintah daerah selama PSBB dikhawatirkan tak berdampak signifikan menurunkan angka penularan,” tutup Fahira Idris.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar