OKP Cipayung Halsel Suarakan Tolak TKA Masa Pandemi Corona

  Kamis, 23 April 2020   Widya Victoria
OKP Cipayung Halmahera Selatan, Maluku

AYOJAKARTA.COM -- OKP Cipayung Halmahera Selatan (OKP Cipayung Halsel) menyatakan tegas menolak kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah mereka.

Jurubicara Aksi OKP Cipayung Halmahera Selatan, Leonar Hana Salaudin menuturkan, sudah berkali-kali mereka menggelar aksi meminta perlakuan yang adil bagi tenaga kerja lokal (TKL). 

Dia mengatakan, wabah COVID-19 sudah menjadi pandemi dunia. Bahkan di Indonesia hingga kini sudah menyebabkan ratusan kematian warga.

Dengan status Indonesia saat ini darurat COVID-19, maka pemerintah dengan resmi mengeluarkan larangan atau transit bagi Warga Negara Asing (WNA). Aturan tersebut termuat dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI.

Namun begitu, OKP Cipayung Halmahera Selatan menyoroti poin 6 pasal 3 ayat 2 aturan Kemenkumham tersebut yang memberikan kewenangan kepada orang asing, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Pada 13 April 2020 lalu, terjadi aksi unjuk rasa TKL di site Harita atau areal pertambangan PT Halmahera Persada Lygend (HPAL). 

Leo menjelaskan, unjuk rasa itu didorong keresahan atas perlakuan tidak adil yang dialami para pekerja lokal.

“Tenaga kerja lokal disuruh mengisolasi diri, dengan alasan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sementara, tiba-tiba masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 46 orang ketika para tenaga kerja lokal diisolasi. Tentu saja hal itu menimbulkan kepanikan kepada para tenaga kerja lokal. Maka terjadi aksi protes. Bahkan hingga terjadi  aksi saling lempar batu dan baku baku pukul, seperti video yang viral di medsos,” papar Leo dalam keterangannya yang diterima Ayojakarta, Kamis (23/4/2020).

Atas peristiwa aksi itu, sejumlah putra wilayah Kawasi dengan mengsung OKP Cipayung Halmahera Selatan turun ke jalan. Para aktivis terdiri dari GMKI, HMI, GMNI dan GAMKI, tiba di Desa Kawasi, Halmahera Selatan pada Kamis (15/4) pekan lalu. 

Leonar yang juga ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Halmahera Selatan (GAMKI Halsel) melanjutkan, aksi baru digelar keesokan harinya, Jumat (16/4) dengan sasaran PT Halmahera Persada Lygend ( HPAL). Aksi ini diikuti sebanyak 12 orang dari OKP Cipayung Halsel dan warga Kawasi sekitar 50 orang.

Adapun tuntutan para peserta aksi meminta para TKA yang masuk di masa pandemi corona itu dikembalikan ke negara asalnya.

“Juga meminta pihak perusahan segera membuat aturan untuk mempekerjakan kembali para pekerja lokal seperti biasanya, tanpa harus isolasi diri. Dan, OKP Cipayung Halsel juga mendesak kepada Pemerintah Desa Kawasi untuk segera membentuk Tim Satgas Penangan Virus Coron,” jelas Leo Salaudin.

Aksi pertama OKP Cipayung Halsel itu diakhiri dengan hearing bersama masyarakat dan pihak PTHalmahera Persada Lygend (HPAL). Hearing juga dihadiri unsur pemerintah daerah yakni Asisten Satu, Staf Khusus Pemerintahan, Wakapolres, Dandim, Kapolsek Obi, Danramil Obi dan Pemdes Kawasi.

“Perdebatan yang begitu panjang dan tidak menghasilkan kesepakatan satupun. Akhirnya OKP Cipayung Halsel dan Masyarakat keluar meninggalkan ruangan hearing,” ujar Leo. 

OKP Cipayung Halsel kembali berdiskusi pada Sabtu (17/4) dan memutuskan tidak ada aksi kedua. OKP Cipayung Halsel mencoba berkoordinasi dengan pihak perusahaan agar dilaksanakan hearing kembali. Dengan harapan, kiranya tuntutan OKP Cipayung Halsel dapat diterima oleh pihak perusahan demi kepentingan tenaga kerja lokal itu sendiri.

Hearing kedua digelar. Hearing ini dihadiri OKP Cipayung Halsel yakni Samsul Muhammad Ketua Umum HMI Cabang Bacan, Leonar Hana Salaudin Ketua DPC GAMKI Halsel, Jefrison Pureng Ketua GMKI Bacan dan Sumitro H Komdan selaku Sekretaris Cabang GMNI Bacan, beserta kawan-kawan OKP lainnya.

Turut hadir keterwakian Pemda Halsel Asisten satu, Staf Khusus Pemeritahan, Kapolres Halsel, Dandim 1509, Wakapolres, Kapolsek Obi, Danramil Obi dan Sekretaris Jendral Asosiasi Pertambangan Indonesia sebagai moderator.

Hearing kedua ini berlangsung kurang lebih tiga jam dengan perdebatan yang begitu hangat antara OKP Cipayung Halsel dengan pihak HPAL.

Dari pertemuan itu, pihak perusahan siap mengambil melaksanakan beberapa kesepakatan dengan OKP Cipayung Halsel.

Leo merinci putusan bersama yang telah dibuat bersama pihak HPAL. Pertama, setiap pekerja yang kembali ke site, harus menjalankan seluruh Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah demi mencegah penyebaran virus Corona, termasuk menjalankan rapid test yang disediakan perusahaan.

Dua, pembatasan keluar masuk site Harita diberlakukan sebagai implementasi protokol pencegahan penyebaran virus Corona, juga dilakukan demi kebaikan seluruh pekerja dan keluarganya.

Tiga, perusahaan akan berkonsultasi secara terus menerus dengan Satgas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam COVID-19 Kabupaten Halsel. Kegiatan konsultasi itu dilakukan sebelum mengambil keputusan pembukaan pembatasan atau bahkan meningkatkan pembatasan lebih ketat dengan menutup penuh keluar masuk site Harita.

Bagi karyawan yang memutuskan keluar di luar hari off yang disepakati, maka dipersilakan keluar dari site atau dirumahkan. Dan, dapat masuk kembali sesuai ketentuan protokol yang sudah di tetapkan.

“Kemudian, perusahaan juga berkomitmen untuk mengizinkan, khususnya karyawan yang ingin mengunjungi keluarga cotohnya suami, istri atau anak sakit, atau kepentingan lainnya yang bersifat mendesak,” ujar Leo.

Atas nama OKP Cipayung Halsel, Leo berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan isu ini demi kepentingan pribadi. 

“Tujuan yang kami suarakan adalah murni misi kemanusian yang dilakukan OKP Cipayung Halsel, yang terdiri dari HMI, GMKI, GMNI, dan GAMKI,” tandas Leo.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar