>

Lapas II B Sorong Ricuh, DPR Minta Dirjen PAS Turun Tangan Audit

  Kamis, 23 April 2020   Widya Victoria
Aboe Bakar Alhabsyi (dok pribadi)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kerusuhan terjadi di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat pada Rabu (22/4/2020) sore waktu setempat. 

Ratusan tahanan dan narapidana mengamuk dan membakar ban bekas di dalam Lapas Sorong. Kerusuhan terjadi karena mereka menuntut dibebaskan. 

Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi menyayangkan insiden kerusuhan itu. 

"Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, perlu dilakukan penyidikan atas apa yang terjadi di sana," ujar Aboebakar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2020). 

Aboebakar menekankan, adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas harus dipertanggungjawabkan.

Informasi yang diperolehnya sampai saat ini, kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. "Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," tuturnya. 

Ditambah kabar beredar adanya tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. "Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut, kita perlu cek," imbuh Aboebakar yang juga ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Menurut politisi PKS yang akrab disapa Habib ini, Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit. Hal ini penting agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain. 

Ia menambahkan, sebenarnya Fraksi PKS sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan yang fungsinya menjamin pemenuhan hah-hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini. 

"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," jelasnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar