Peringatan Krisis Pangan Perlu Disikapi Secara Bijak, Jangan Impor!

  Rabu, 06 Mei 2020   Widya Victoria
Anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin (Humas Fraksi PKS DPR)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah harus merevisi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk menjaga stabilitas sektor pangan. 

Anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, sektor pangan penting untuk setiap keadaan selain energi, air dan kesehatan. 

Khusus pada kondisi pandemi COVID-19, menurut Akmal, sektor pangan sejajar prioritasnya dengan sektor kesehatan. Namun yang terjadi, sektor kesehatan bertambah anggarannya, sedangkan sektor pangan dikurang secara drastis.

"Perlu ada langkah lanjutan agar pemerintah merevisi anggaran sektor pangan ini, agar negara kita tetap stabil. Kita tidak melihat saat ini, tapi bagaimana prediksi ke depan dengan pengelolaan anggaran seperti ini bisa baik menjalankan pemerintahan di sektor pangan ini," seru Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan bahwa berkaitan dengan peringatan FAO terhadap krisis pangan dunia, memang secara cadangan nasional harusnya cukup. Jaminan Kementan menjadi pegangan seluruh rakyat Indonesia. 

"Ini harusnya menjadi kebijakan lanjutan, untuk menutup defisit pangan di beberapa propinsi, impor bukan solusi tapi dipenuhi dari provinsi-provinsi yang surplus," jelasnya. 

Akmal menambahkan, sebelum UU Cipta Kerja muncul dalam pembahasan, ketersediaan pangan itu berasal dari pemenuhan produksi dalam negeri. Itu saja banyak sekali terjadi impor di mana-mana. 

"Sebagai contoh, berdasar data BPS 2019, impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton diikuti jumlah impor dari Thailand 108.944,8 ton (2017) menjadi 795.600,1 ton (2018)," papar dia. 

Alasan ketergantungan beras impor pada saat itu karena stok kurang. Padahal pemerintah di sisi Kementan selalu mengatakan ada surplus. 

"Jadi kemungkinan besar adalah karena ada keuntungan dalam perdagangan luar negeri yang dinikmati oleh segelintir orang," terangnya. 

Kini, lanjut Akmal, pada Omnibus Law yang masih dalam proses, ketersediaan pangan selain dalam negeri, juga dalam bentuk impor.

"Negara kita akan semakin tidak jelas ke depannya berkaitan dengan identitas sebagai negara agraris bila impor pangan terus menjadi kebiasaan. Apalagi bila sampai Omnibus Law disahkan, dan pasal tentang impor pangan ini menjadi legal sebagai ketersediaan pangan," kritis Akmal.

Oleh karena itu, dengan sisa anggaran yang telah dipotong, Akmal berharap Kementan tetap fokus mengurusi produksi dalam negeri agar bisa terus memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Langkah ini perlu dilakukan agar dana yang tersedia tetap menunjukkan hasil positif.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar