--> -->

Doni Monardo: Tidak Ada Kelonggaran, Mudik Tetap Dilarang

  Rabu, 06 Mei 2020   Aldi Gultom
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. (Jawa Pos)

MATRAMAN, AYOJAKARTA.COM -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, menegaskan tidak ada kelonggaran dalam peraturan larangan mudik Lebaran 2020 bagi semua warga Indonesia.

"Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya, mudik dilarang. Titik," tekan Doni Monardo di Media Center di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu (6/5/2020).

Untuk meluruskan polemik terkait mudik, Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

"Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, titik,” tegas mantan Danjen Kopassus ini. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah.

Selain itu, yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran tersebut adalah adanya beberapa persoalan. Mulai dari terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19, pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah, terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test PCR.

Kemudian, keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah, persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

Beberapa pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan juga perikanan.

Dia tegaskan, pemerintah tidak ingin mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak ikut terhambat. Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.

Lebih lanjut, untuk memperlancar pelayanan fungsi ekonomi penting seperti halnya bahan dasar APD yang perlu didatangkan dari luar negeri, reagen untuk PCR Test, masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya seperti mesin PCR.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar