Pejabat Depok Adukan Artikel Media Online yang Menyalahi Kaidah Sekaligus Amburadul ke Dewan Pers

  Rabu, 13 Mei 2020   Aldi Gultom

DEPOK, AYOJAKARTA.COM -- Pejabat Kota Depok mengadukan sebuah artikel berita yang dianggap menyalahi UU Pers dan kode etik jurnalistik.

Redaksi mendapatkan foto surat pengaduan yang ditujukan ke Dewan Pers. Yang melapor adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok, Sidik Mulyono. Surat memakai kop resmi Pemkot Depok, bernomor 555/181-Bid.IKP. 

Kadiskominfo melaporkan artikel berita yang, selain dianggap tidak mengikuti kaidah jurnalistik, judul dan isinya pun amburadul karena banyaknya kesalahan ketik. 

Berita yang dilaporkan dimuat di http://www.suaraindependennews.com/2020/04/saat-ini-katanya-berlindung-dengan.html

“Memang benar saya mengadukan tulisan itu ke Dewan Pers, “ Kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Sidik Mulyono, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020). 

Sidik merasa amat dirugikan oleh artikel tersebut. Menurut dia, laporan si wartawan tidak mencerminkan karya jurnalistik yang mencari kebenaran. Menurutnya, si wartawan membangun opini negatif dan menuduh dirinya tidak bertanggungjawab dengan cara memutarbalikkan fakta. 

"Tulisan itu mencampuradukkan fakta dan opini penulisnya,” tuturnya. 

Ditambahkan oleh Sidik, isi berita yang ia laporkan sangat menyesatkan dan membuat bingung publik. Apalagi, bahasa yang dipakai tidak sesuai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga penuh kesalahan ketik. Wartawan yang melaporkan berita itu juga tidak mencantumkan nara sumber jelas. Berita dibuat hanya berdasar "kabar burung". 

“Yang saya sesalkan, ia mengaku sebagai wartawan yang telah mengikuti UKW di PWI, namun produk tulisannya tidak mencerminkan wartawan yang kompeten,” kata Sidik. 

“Kami ingin menyampaikan keberatan atas tulisan tersebut, tapi kami tidak bisa menghubungi redaksinya dan tidak ada penjelasan alamat redaksi, penanggung jawab, dan standar etika perusahaan pers,” tuturnya. 

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, mengapresiasi laporan Kadiskominfo Depok yang sesuai prosedur. Ia berjanji akan segera memperhatikan aduan yang masuk. 

“Berita yang diadukan sedang dalam proses penilaian Tim Ahli Dewan Pers,” katanya, Rabu (13/5/2020).

Memperhatikan mekanisme, biasanya Dewan Pers akan lebih dulu memeriksa apakah media massa yang dilaporkan sudah terverfikasi atau belum. Karya wartawan dinyatakan produk jurnalistik atau bukan berangkat dari hasil pengecekan status media massa yang diadukan.

Bila media massa yang diadukan tidak terverifikasi dan bukan berbadan hukum pers, maka wartawan yang menulisnya dapat dilaporkan ke polisi untuk disidik berdasarkan UU ITE. 

Namun, bila medianya terverifikasi dan berbadan hukum pers, Dewan Pers akan memediasi para pihak setelah memeriksa dan memanggil para pihak. Dewan Pers akan memeriksa apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak.

Sementara itu, Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI, Rajab Ritonga, mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan laporan masyarakat yang menggugat kualitas kerja wartawan yang telah bersertifikat UKW.

“Sertifikat kompetensi wartawan bisa dicabut atau dibatalkan bila wartawan yang memegang sertifikat itu terbukti tidak lagi kompeten sebagai wartawan dan atau melanggar peraturan yang ditetapkan Dewan Pers," jelasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar