>

Pengamat: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kegaduhan Nasional

  Kamis, 14 Mei 2020   Budi Cahyono
[Ilustrasi] Pemerintah kembali menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19

BANDUNG, AYOJAKARTA.COM -- Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, Firman Turmantara Endipradja menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat menimbulkan puncak kegaduhan nasional. 

Menurut Firman, kondisi itu sudah terlihat dari pecahnya suara antara para elite politik nasional, partai pengusung, legislatif dengan presiden Joko Widodo.

"Yang pertama di tingkat elite politik ini sudah kelihatan. Yang menentukan keberlangsungan negara ini kan tingkat elite politik. Tingkat ini saja sudah pecah, antara DPR atau partai-partai dengan presiden. Ini justru yang menjadi objeknya presiden. Ini presiden lawan elite politik termasuk lawan partai pendukungnya. Ini jadi gimana?" kata Firman, seperti dikutip dari Ayobandung.com, Kamis (14/5/2020).

AYO BACA : BPJS Kesehatan Klaim Kenaikan Iuran Berdasar Aspirasi yang Ditampung DPR

Di satu sisi, Firman melihat sinyal positif dengan adanya upaya objektif yang dilakukan para elite politik dan tokoh-tokoh nasional dengan melihat kondisi riil di masyarakat. Menurut Firman hal ini bagus untuk rasa keadilan, lantaran para pemanggu kebijakan itu telah melihat langkah presiden sudah tidak sesuai dengan jalur.  Bahkan salah satu buktinya, tokoh-tokoh negara melakukan gugatan uji materil ke MA. 

"Sekarang yang kita lihat adalah masyarakat. Dengan kondisi ini masyarakat sudah tidak simpati. Semisal ada bantuan sosial pandemi. Tapi di riilnya bisa kita lihat sendiri banyak salah sasaran. Ini kenyataannya kan gak seperti yang dibicarakan, di lapangan beda," katanya.

Karenanya, Firman menyampaikan, adanya keputusan ini kian memberatkan dan mengecewakan masyarakat. Pasalnya, Firman menurut  presiden dinilai, sangat tidak tahu kondisi masyarakat yang sebenarnya di tengah situasi sulit pandemi Covid-19 ini. 

"Sudah susah makan, bantuan sosial juga sudah tidak tepat sasaran, dan seterusnya, banyak kekecewaan. Jadi yang kasihan itu di bawah. Bahkan beberapa bupati menolak bantuan sosial. Jadi ini chaos, kebijakan ini luar biasa blunder. Saya melihat dari tingkat pusat, provinsi, daerah, sampai RT kechaosan ini terjadi, masyarakat jadi resah," ujarnya. (Eneng Reni Nuraisyah Jamil)

AYO BACA : Tanggapan KPCDI Soal Kenaikan BPJS Kesehatan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar