>

Masyarakat Makin Susah, DPR Kecam Keputusan Presiden Naikkan Iuran BPJS

  Kamis, 14 Mei 2020   Budi Cahyono
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar. (Dok DPR)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 hanya membuat masyarakat semakin susah dan mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin anjlok.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, mengecam keputusan Presiden Joko Widodo dan meminta agar mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

AYO BACA : Pengamat: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kegaduhan Nasional

 “Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna-empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi Covid-19, di mana masyarakat sedang susah dan menderita namun justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu seperti dikutip dari Suara.com, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, pemerintah dinilai tidak memberikan contoh atau teladan yang baik dalam ketaatan hukum. Keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah sah dan mengikat agar iuran BPJS Kesehatan dikembalikan seperti sedia kala.

AYO BACA : BPJS Kesehatan Klaim Kenaikan Iuran Berdasar Aspirasi yang Ditampung DPR

“Untuk itu saya mengusulkan untuk mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” tegas legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Seperti yang diketahui, rencana Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 mendatang menuai kritik di berbagai kalangan.

Rencana itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa kenaikan iuran berlaku untuk kelas I dan kelas II terlebih dulu pada 1 Juli 2020, sementara iuran kelas III baru akan naik pada tahun 2021 mendatang.

AYO BACA : Tanggapan KPCDI Soal Kenaikan BPJS Kesehatan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar