>

Iuran BPJS Kesehatan Naik di Saat Pandemi Bisa Timbulkan Tunggakan Lebih Masif

  Kamis, 14 Mei 2020   Aldi Gultom
Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris. (Dok. pribadi)

TANAH ABANG, AYOJAKARTA.COM -- Lagi-lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak berempati pada kesusahan sebagian besar rakyat. Bahkan, pemerintah bisa dibilang terang-terangan melawan UU.

Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II yang mulai berlaku 1 Juli 2020 dan untuk Kelas III yang berlaku mulai tahun 2021. 

Kebijakan ini mengejutkan karena sebelumnya Mahkamah Agung (MA) pada Februari 2020 sudah membatalkan Perpres Nomor 75/2019 yang mengatur kenaikan BPJS Kesehatan. Perpes itu dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang. 

Lebih ironis, keputusan itu ditetapkan saat semua orang sedang mengalami masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini mengusik roda ekonomi warga, termasuk warga kelas menengah yang diasumsikan sebagai peserta Kelas I dan II.

“Memang kenaikan iuran untuk kelas III baru akan dilaksanakan pada 2021. Tapi tetap saja momentum menaikkan iuran untuk kelas I dan II kurang tepat saat ini. Tidak bisa dibantah bahwa semua golongan masyarakat merasakan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Ini bisa membuat banyak orang mengalami kendala untuk membayar iuran,” kata Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, Kamis (14/5/2020).

Selama wabah masih terjadi dan PSBB masih diterapkan, masyarakat seharusnya mendapat berbagai kelonggaran untuk mengurangi beban ekonomi kehidupan sehari-hari. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan agar roda ekonomi rakyat lebih leluasa berputar walau tidak normal seperti biasa. 

Diakuinya bahwa defisit yang terus menerus bisa menganggu keberlangsungan BPJS Kesehatan. Defisit itu bisa terus membebani APBN. Tapi, pemerintah dan BPJS Kesehatan masih memiliki pilihan lain untuk menekan defisit, antara lain dengan terus memaksimalkan kepatuhan pembayaran iuran hingga sempurna (mendekati 100 persen). Juga terus meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan.

“Yang menjadi kekhawatiran kita semua adalah kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di masa sulit ini melahirkan tunggakan yang masif, khususnya dari golongan mandiri. Jika ini terjadi malah mengganggu finansial dan keberlanjutan BPJS Kesehatan secara keseluruhan,” ujar Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Kenaikan terbaru iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Berikut besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34: Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar