PP Pemulihan Ekonomi Disorot, Anggota DPR: KSSK Jangan Lempar Tanggung Jawab!

  Jumat, 15 Mei 2020   Widya Victoria
Anggota Komisi XI DPR, Fauzi H. Amro

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi COVID-19 dipertanyakan kalangan anggota DPR. 

PP tersebut merupakan turunan Perppu Nomor 1 tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk likuiditas perbankan, dengan ditunjuknya bank jangkar dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengurusi masalah likuiditas perbankan.
 
“Itu menyalahi UU 9/2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dan penunjukkan tersebut juga bertentangan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” kata anggota Komisi XI DPR, Fauzi H. Amro dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (15/5/2020). 

Menurut anggota DPR asal dapil 1 Sumatera Selatan ini, Himbara bukan regulator tapi objek kebijakan. Penunjukkan tersebut juga bertentangan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. 

Fauzi melanjutkan, dalam UU PPKSK Bab III Pencegahan Krisis Keuangan, terutama pasal 16, 17, 18, 19 dan bagian ketiga penanganan permasalahan likuiditas bank sistemik sudah sangat jelas bahwa lembaga yang berwenang mengurusi masalah likuiditas perbankan yaitu BI, OJK dan LPS. 

"Tak ada satu pasal pun yang menyebut peran Himbara karena memang Himbara tidak termasuk regulator, tapi objek kebijakan," cetusnya. 

Namun dengan keluarnya PP 23/2020, menurut dia, KSSK seolah  tak mau menghandel urusan likuiditas perbankan. Padahal itu tugas KSSK berdasarkan UU PPKSK dan diperkuat Perppu 1/2020 yang juga menui kontroversi. 

Fauzi mensinyalir, KSSK sengaja tidak mau terlibat dalam likuiditas perbankan supaya bisa terbebas dari kasus hukum di kemudian hari. Apalagi mengingat sebagian anggota KSSK adalah pelaku yang terlibat dalam kasus BLBI dan Century Gate. 

“Nah sekarang mereka mau melindungi diri agar ke depan bisa terbebas dari kasus hukum.  Caranya dengan bikin aturan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kontra produktif dengan aturan sebelumnya yaitu UU PPKSK dan Perppu No 1 Tahun 2020. Mereka tidak mau terlibat sama sekali sekaligus dan menyerahkan urusan likuiditas perbankan ke Himbara, itu namanya cuci tangan,” tegasnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar