Pemkot Depok Minta Perusahaan Wajib Berikan THR

  Sabtu, 16 Mei 2020   Budi Cahyono
[Ilustrasi] Uang untuk tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.(Ayobandung.com)

DEPOK, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok meminta perusahaan di wilayahnya wajib dan mematuhi  Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia.

"Kami minta perusahaan mematuhi aturan yang tertuang dalam SE kemenaker tersebut," ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2020).

SE dari Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor :N/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Salah satu poinnya adalah membuat kesepakatan dengan pekerja jika perusahaan tidak menyanggupi poin yang terdapat dalan surat tersebut.

Dalam SE tersebut menyebutkan, Manto menjelaskan, jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan maka perlu ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Misalnya, perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

"Selain itu, bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali, maka dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati," katanya..

Dia mengatakan kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan serta denda, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR dan denda kepada pekerja/buruh.

Tentunya, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

"Kami harap mereka bisa memenuhi hak karyawan, meskipun dalam kondisi seperti ini," ujarnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar