4 Usulan Politisi PKS Mengurai Polemik Gula

  Minggu, 17 Mei 2020   Widya Victoria
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin (Fraksi PKS DPR)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Jaminan pemerintah yang berjanji memberikan ketersediaan stok pangan hingga kestabilan harganya hingga lebaran dinilai tak terbukti. 

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kurang delapan hari Lebaran ternyata harga-harga hampir seluruh kebutujan pokok mengalami kenaikan seperti gula pasir, gula merah, beras, bawang merah dan telur. 

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada 13 Mei lalu, memastikan stok bahan pangan aman dan harga bakal senantiasa stabil sampai Hari Raya Idul Fitri 2020 mendatang. 

"Pemerintah ini lama-kelamaan semakin tidak dipercaya semua ucapan dan kebijakannya. Hari ini Ngomong A, besok Ngomong B. Mana ada rakyat percaya bila begini terus kedepannya. Bukan hanya harga pangan, kebijakan BPJS Kesehatan pun sama, Januari lalu iuran tetap, sekarang naik. Semua plin plan", ujar Akmal.

Politisi PKS ini secara khusus menyoroti harga gula yang makin lama makin menggil. Kini, untuk tingkat agen saja sudah mencapai Rp 20 ribu, dapat dipastikan tingkat retail lebih tinggi. Selain itu, keberadaan gula pasir di pasar modern sudah semakin langka. 

Akmal menilai kebijakan komoditas gula di negeri ini banyak sekali terjadi keanehan. Pertama, ia mencontohkan pengalihan 250.000 ton gula yang seharusnya untuk industri makanan dan minuman menjadi gula konsumsi rumah tangga. Dari sini menurutnya, sudah ada yang tidak beres dari kebijakan gula. 

Selanjutnya, lenyapnya 67.000 ton gula rafinasi dalam waktu dua hari saja, sejak Kemendag mengumumkan stok di produsen sebanyak 160 ribu ton menjadi 93 ribu ton.

"Pemerintah mesti tuntaskan dan mengusut persoalan gula ini. Keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Harus dipastikan, ini persoalannya ada di manajemen pengelolaannya atau ada segelintir oknum yang mencoba memburu rente dari buruknya keadaan," usul Akmal.

Legislator Asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, kebijakan terkait gula ini terhadap importasi enam bulan terakhir sudah sesuai harapan. Importasi masih dalam batas kewajaran meskipun total izin impor gula mencapai 988,8 ribu ton. Dengan asumsi total konsumsi gula mencapai 230-250 ribu ton per bulan, pemerintah dari sisi produksi mesti mampu mengembalikan kekuatan komoditas gula nasional seperti pada tahun 1930. 

Pada medio 1930, Indonesia mempunyai lahan tebu sekitar 200 ribu haktare dengan produksi gula mencapai 2,9 ton per tahun sehingga menyematkan negara ini menjadi pengekspor gula. Setelah zaman kemerdekaan, negara ini belum pernah mengalami manisnya gula dengan berekspor.

Pada zama kemerdekaan, Indonesia memiliki sistem pergulaan yang cukup bagus antara sekitar sebelum tahun 2010an dengan pola kejasama kemitraan perusahaan milik pemerintah dengan petaninya. Namun kondisi mesin-mesin pabrik gula sudah termakan usia dari sejak zaman kolonial.  

Upaya membangun pabrik gula baru tidak juga ada kabar baiknya. Sempat mangkrak pabrik gula glenmore di banyuwangi yang nantinya jadi kebanggaan, tapi akhirnya kandas.

"Konsumsi gula penduduk negara kita memang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia mengungguli China di posisi kedua dan AS di peringkat tiga," tuturnya. 

Ia mencatat kebutuhan gula kristal putih (GKP) tanah air mencapai 2,8 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri per tahun hanya di kisaran 2,2 - 2,3 juta ton. Artinya ada kekurangan sebanyak 500-600 ribu ton tiap tahunnya.

"Pekerjaan rumah pemerintah masih sangat banyak pada komoditas gula ini," imbuhnya. 

Kemudian Akmal mengusulkan pemerintah agar satu per satu mengurai persoalan gula yang masih berpolemik dan cenderung merugikan rakyat banyak. 

"Pertama usut tuntas berkaitan ketersediaan yang masih tersendat di berbagai daerah apakah terkendala distribusi atau permainan spekulan," sebutnya. 

Kedua harus ada tindakan nyata para pelaku amoral spekulan gula bila ditemukan menimbun yang mempermainkan stok di pasar. 

Ketiga mesti ada solusi peningkatan produksi dalam negeri akan gula dengan perbaikan pola mitra dengan petani maupun perbaikan pabrik. 

Keempat perlunya ada edukasi masyarakat yang masuk dalam kurikulum pendidikan sejak dini akan bahaya konsumsi gula terlalu tinggi.

"Saya minta persoalan pangan terutama gula ini pemerintah serius mengurusinya untuk kepentingan rakyat. Jangan ada tebang pilih jika ditemukan penyelewengan. Dan tuntutan janji akan ketersediaan stok pangan serta harga pangan yang terkendali mesti dapat direalisasikan," demikian Akmal. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar