Denda 10% Karena Telat Bayar SPP, Orang Tua di Kota Tangerang Protes

  Minggu, 17 Mei 2020   Fitria Rahmawati
Sebagai ilustrasi sekolah. Foto: Republika/ Fakhri Hermansyah

KOTA TANGERANG, AYOJAKARTA.COM - Masa pandemi Covid-19 belum usai. Banyak sektor yang kini dihantam hingga melemahkan perekonomian masyarakat. Namun, di Kota Tangerang justru ada pemberian sanksi denda 10% kepada siswa yang telat membayar SPP.

Sanksi denda tersebut pun sontak membuat para wali murid protes keras lantaran tidak ada relaksasi mengingat siswa selama ini belajar dari rumah. Parahnya lagi, pihak sekolah akan menaikkan iuran SPP 8% pada tahun ajaran baru. 

Sekolah Atisa Dipamkara Kota Tangerang yang berada di Jalan Permata Bunda No 18, Binong, Kec. Curug, Tangerang, Banten itu dinilai telah menutup mata. Mereka tak melihat kondisi sedang dihadapi oleh sejumlah masyarakat Indonesia yang tengah bertahan hidup. Tak sampai terpikirkan jika krisis saat ini telah memperparah sebagian perekonomian suatu keluarga.

Salah seorang orang tua siswa sekolah dasar Atisa Dipamkara berinisial SL merasa keberatan jika terlambat membayar SPP dikenakan denda sebesar 10% disaat krisis pandemi Covid seperti ini.

“Pembayaran SPP misal Rp1,6 juta sampai dengan Rp2 juta, sesuai dengan tingkatan sekolah, maka denda kurang lebih Rp160 ribu sampai dengan Rp200 ribu. Ini nilai yang cukup besar disaat krisis ini bagi teman teman di sekolah,” kata orang tua siswa tersebut, Minggu (17/5/2020).

Menurutnya denda keterlambatan bayar SPP ini sudah cukup lama diberlakukan di sekolah. Namun, sebagian dari orang tua siswa memilih untuk diam sebab tak tahu harus melapor dan protes kemana. Karena sebelumnya para orang tua sudah menandatangani surat di sekolah sewaktu penerimaan siswa baru dan harus menuruti aturan sekolah.

“Saat krisis seperti ini tentu keberatan, berasa kan. Sedangkan, SPP sampai April orang tua harus bayar full 100%. Sekolah beralasan tidak ada aturan dinas pendidikan mengenai denda maupun kompensasi SPP dan pengenaan tarif baru ajaran 2020-2021,” kata SL.

AYO BACA : PPDB DKI Jakarta Dilakukan Online, Cek Tahapannya!

Pada Senin (27/4/2020) lalu, para orang tua berinisiatif melakukan negosiasi dengan pihak sekolah. Mengajukan petisi dan meminta keringanan khususnya di saat krisis pandemi virus Corona. Namun, pihak sekolah hanya menyetujui beberapa poin saja.

“Poin yang disetujui hanya SPP diskon 10% dan denda khusus Mei Juni ditiadakan. Untuk Juli pembayaran SPP akan kembali seperti semula ditambah penerapan tarif baru SPP penambahan sebanyak delapan persen dan penjualan buku,” jelasnya.

Ia juga mengaku kecewa dengan alasan yang disampaikan oleh pihak sekolah terkait permintaan yang tidak disetujui. Dengan alasan bahwa sekolah mengalami kerugian besar sehingga mohon untuk dimengerti.

“Saya berharap denda sebesar 10% dihapuskan selamanya dan tunda kenaikan SPP tahun 2020-2021,” jelasnya.

Sementara, Wakil dari Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia, Jenny mengatakan, perihal keterlambatan denda SPP di masa pandemi Covid-19 sudah diatur dalam surat yang terlampir. Pihaknya meminta untuk merujuk kepada surat dengan rincian No. 692/TU-KU-AD/V/20 Hal. Kebijakan SPP bulan Mei dan Juni 2020.

“Maaf pak, bapak tolong tanya ke ortu tersebut, dia sudah terima surat kami, seharusnya dia bisa menjelaskan ke bapak,” jelasnya saat dihubungi.

Dalam surat keterangan yang diterima Republika - jaringan Ayojakarta.com, dan ditanda tangani oleh Kepala Keuangan Sekolah Atisa Dipamkara, Lin Meywati, menjelaskan SPP harus tetap dibayarkan setiap bulannya meski para murid sudah belajar dirumah sejak Maret 2020 dan telah membayar sejumlah uang kegiatan sekolah.

“Mendapatkan insentif keringanan sebesar 10% yang dihitung dari besaran SPP per bulan, berlaku untuk bulan Mei dan Juni 2020 tanpa batas tanggal pembayaran serta tidak diberlakukan denda keterlambatan pembayaran,” tertulis dalam surat tersebut.

AYO BACA : PPDB Tangsel Dimulai Juni 2020, Catat Tanggalnya!

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar