>

Hipmi Dorong BUMN Jadi Pelopor Era Normal Baru, Tetap Disiplin Aturan COVID-19

  Rabu, 20 Mei 2020   Widya Victoria
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempersiapkan perusahaan-perusahaan pelat merah untuk siap menghadapi fase new normal atau normal baru yang saat ini sedang dikaji pemerintah.

Menteri BUMN Erick Thohir telah meminta kepada seluruh Direktur Utama BUMN untuk menyiapkan antisipasi skenario 'The New Normal' mulai 1 Juni 2020 mendatang.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming menyambut baik keputusan program Menteri BUMN untuk menggerakkan hidup normal atau The New Normal BUMN. Untuk segera menggerakkan masyarakat menuju ke fase new normal tersebut, BUMN seharusnya bisa menjadi pelopor.

"Kami Hipmi menyambut baik keputusan program Menteri BUMN untuk menggerakkan hidup normal baru atau new normal. Tapi, tetap disiplin aturan COVID-19," ujar Maming dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Saat ini posisi masyarakat tengah berada antara zona berbahaya dengan fase new normal. Oleh karena itu, dia berharap para perusahaan BUMN diharapkan bisa menjadi pelopor untuk mendorong masyarakat menuju era fase new normal. 

Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu juga berharap, dengan diterapkannya menuju era fase new normal, bisa masuk ke zona di mana harapan hidup manusia lebih tinggi daripada sebelumnya. Penerapan normal baru diharapkan tidak hanya di lingkungan BUMN, namun juga hubungan dengan rantai pasokan perusahaan.

"Dalam upaya tersebut, kami mengusulkan kepada kementerian untuk memerintahkan masing-masing perusahaan untuk membuat gugus tugas ekonomi penanganan COVID-19 dengan fokus perhatian untuk mengantisipasi skenario new normal. Setiap BUMN juga diminta untuk menyusun protokol penanganan COVID-19," terangnya. 

Maming mengingatkan, dalam penerapan new normal tersebut, kegiatan ekonomi memerlukan kepastian dan tidak boleh berhenti terlalu lama. Jika tidak, maka akan berisiko menambah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengarahkan ke kondisi resesi.

"Karena pemerintah mau keluarkan keputusan ini. Jadi, boleh tetap bekerja tetapi tetap mengikuti anjuran standar protokol kesehatan penanganan COVID-19," tuturnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar