PSBB Kebijakan Moderat, Memang Seharusnya Diperpanjang Sampai Benar-benar Aman

  Rabu, 20 Mei 2020   Aldi Gultom
Suasana sepi di kawasan Sudirman-Thamrin pada hari pertama penerapan PSBB DKI Jakarta, Jumat 10 April 2020. (Okezone/Arie Dwi Satrio)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali memperpanjang masa berlaku pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Anies memperpanjangnya selama dua minggu lagi (22 Mei - 4 Juni 2020). Selain DKI Jakarta, beberapa daerah lain juga mengambil opsi memperpanjang masa berlaku PSBB. 

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, mendukung keputusan Anies. Sebagai kebijakan yang moderat, karena masih memberi ruang terbatas bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha, PSBB mustahil mampu memutus rantai penyebaran COVID-19 hanya selama 14 hari.

Dengan kebijakan moderat PSBB sebagai strategi utama menghadapi wabah COVID-19, kecepatan penanggulangan pandemi di Indonesia tidak akan sama dengan, misalnya, Vietnam atau Selandia Baru yang tegas mengambil kebijakan karatina wilayah atau lockdown. 

Di mata Fahira, kebijakan PSBB yang dipilih pemerintah Indonesia hampir mirip dengan kebijakan Korea Selatan. Tapi, keunggulan Korsel adalah melakukan tes COVID-19 yang masif kepada sebagian besar warganya di awal kemunculan pandemi. Hasilnya, kasus COVID-19 menurun setelah pemerintah Korsel melakukan pelacakan dan pencegahan efektif.

“Memang harus ada perpanjangan PSBB. Kita semua harus lebih disiplin dan taat, termasuk para pengambil kebijakan yang juga harus konsisten menegakkan PSBB. Jika warga disiplin, para pengambil kebijakan konsisten, Insya Allah kasus COVID-19 turun. Jika yang terjadi sebaliknya, kita akan terus berada dalam ketidakpastian,” ujar Senator DKI Jakarta ini lewat keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

Walau terjadi pelambatan kasus positif COVID-19 selama PSBB, menurut Fahira belum berada di level aman. Perpanjangan masa PSBB harus ditempuh DKI Jakarta sebagai daerah epicenter.  

Saat ini, angka reproduksi COVID-19 di DKI Jakarta masih 1,1 (satu orang yang terinfeksi masih menularkan ke satu orang). Sedangkan berdasarkan analisa data secara ilmiah, angka reproduksi harus di bawah 1 sebagai indikator untuk membuka bertahap berbagai aktivitas dengan protokol kesehatan atau kehidupan “new normal”. 

"Penurunan angka reproduksi COVID-19 hanya bisa terjadi jika kebijakan PSBB konsisten dijalankan pemerintah dan warga mentaati semua aturan PSBB," terangnya.

Fahira menambahkan, walau nantinya terjadi penurunan kasus positif corona, pelonggaran PSBB harus diterapkan secara hati-hati. Sebab, ada fenomena gelombang kedua lonjakan kasus COVID-19 di negara-negara yang mulai membuka aktivitasnya, antara lain Tiongkok, Korea Selatan dan Jerman.

“Kita harus benar-benar mensiasati dan mencari strategi yang tepat dan terukur. Jika nanti ada pelonggaran ataupun penghentian PSBB, tidak ada celah gelombang kedua. Ini harus menjadi perhatian semua,” tutup Fahira.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar