Warga Wajib Perlihatkan Surat Izin Keluar-Masuk Jakarta Mulai Besok, Ini Cara Mengurusnya

  Kamis, 21 Mei 2020   Widya Victoria
Ilustrasi PSBB tahap tiga di DKI Jakarta

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat arus pergerakan keluar masuk warga dari dan/ke Ibu Kota. 

Terhitung mulai Jumat (22/5/2020) besok atau bertepatan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap tiga di DKI Jakarta, warga yang hendak keluar maupun masuk ke Ibu kota wajib menunjukkan surat izin keluar masuk (SIKM). 

Kewajiban itu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Setidaknya ada 12 titik pemeriksaan SIKM wilayah Jakarta dengan perbatasan. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), Benni Aguscandra mengatakan, SIKM dapat dimohonkan dengan mengakses situs corona.jakarta.go.id/id kemudian pilih menu Izin Keluar Masuk Jakarta.  

"Selanjutnya, pemohon akan diarahkan ke laman JakEVO, aplikasi daring pelayanan perizinan dan non-perizinan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang cepat, mudah, transparan dan sederhana," ujarnya Kamis (21/5).

Benni menjelaskan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipersiapakan pemohon sebelum mengajukan permohonan SIKM. 

Khusus warga yang berdomisili di DKI Jakarta diperlukan:

1. Surat pengantar RT dan RW tempat tinggalnya yang menjelaskan aktivitas perjalanan dinas; 
2. Surat pernyataan sehat bermaterai; 
3. Surat keterangan bekerja dari tempat kerja non-Jabodetabek (untuk perjalanan berulang); 
4. Surat keterangan perjalanan dinas (untuk perjalanan sekali); 
5. Pas foto berwarna; 
6. Pindaian KTP.

Sementara, khusus warga yang berdomisili non-Jabodetabek, dibutuhkan persyaratan sebagai berikut: 

1. Surat keterangan kelurahan/Ddesa asal; 
2. Surat pernyataan sehat bermaterai; 
3. Surat keterangan bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang); 
4. Surat tugas/undangan dari instansi/perusahaan; 
5. Surat jaminan dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Ketua RT setempat (untuk perjalanan sekali); 
6. Rujukan rumah sakit (untuk perjalanan sekali); 
7. Pas foto berwarna; 
8. Pindaian KTP.

"Seluruh format surat pernyataan yang dibutuhkan dalam berkas persyaratan tersebut dapat diunduh pada situs corona.jakarta.go.id dan halaman muka JakEVO," terangnya.

Ia menambahkan, perizinan SIKM diawali dengan pemohon melakukan pengisian data formulir permohonan, mulai dari melengkapi seluruh data identitas pemohon, data penjamin/penanggungjawab hingga data Keterangan.

Kemudian, seluruh dokumen persyaratan diunggah dan sesuaikan dengan format yang diminta. Jika persyaratan sudah lengkap dan sesuai, klik Submit Formulir.

"Cek kembali kelengkapan persyaratan. Jika sudah benar dan lengkap, Pemohon dapat langsung memilih Ajukan Permohonan. Baca dengan seksama seluruh ketentuan yang tertera pada layar. Untuk melanjutkan proses perizinan, klik saya setuju dan buat perizinan," ungkapnya.

Benni menuturkan, JakEVO akan mengirimkan surat elektronik pernyataan persetujuan penjamin/penanggung jawab ke alamat email penjamin/penanggung jawab. Penjamin/penanggungjawab diminta untuk membaca dengan seksama seluruh pernyataan pemohon dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundangan.

"Langkah selanjutnya klik setuju atau bersedia untuk melanjutkan permohonan atau klik tidak setuju atau tidak bersedia untuk melakukan pembatalan permohonan," ucapnya.

Menurutnya, pemohon dapat melakukan pengecekan secara berkala untuk melihat proses pengajuan izin secara real time dengan melihat pada menu Izin Saya. Pemohon juga dapat melihat timeline pemrosesan pengajuan izin yang dimohonkan secara terbuka dan transparan. Jika permohonan sudah selesai divalidasi.

"Kami memastikan penelitian administrasi dan penelitian teknis permohonan Perizinan SIKM dilakukan dengan seksama," kata Benni.

JakEVO, sambung Benni, akan mengirimkan surat elektronik ke email pemohon, sesuai dengan alamat email yang didaftarkan saat mengajukan permohonan, disertai tautan untuk mengunduh SIKM yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang.

"Pemohon dapat menyimpan file dokumen Izin yang telah diterbitkan secara elektronik tersebut maupun mencetak dokumen izin secara mandiri," imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan sertifikasi elektronik (Certification Authority) terhadap output izin dan nonizin guna memastikan pertukaran informasi yang efisien dan aman.

"Otentifikasi perizinan dapat dilakukan oleh Petugas Pengawasan dan Pengendalian dengan menuliskan nomor handphone pemohon pada laman/aplikasi JakEVO serta otentifikasi juga dapat dilakukan dengan scan QR Code yang tertera pada SIKM," tandasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar