>

GMKI Jakarta Pertanyakan Nasionalismenya Pemerintahan Jokowi

  Jumat, 22 Mei 2020   Widya Victoria
GMKI Jakarta membagi-bagikan makanan buka sahur

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Para aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta bersama Kelompok Cipayung memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan membagi-bagikan makanan berbuka puasa.

Selain aksi bagi-bagi makanan, GMKI Jakarta dan kawan-kawan menggelar mimbar bebas mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah di tengah pandemi virus corona. 

Ketua Cabang GMKI Jakarta, Donny Manurung menyampaikan, di saat Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19, malah muncul permasalahan-permasalahan baru. 

"Antara lain banyaknya karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan matinya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” tutur Donny di depan Sekretariat GMKI Cabang Jakarta, Jalan Salemba Raya 49, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2020). 

Berbarengan dengan situasi itu, lanjutnya, sangat nyata kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat Indonesia.

“Banyak sekali dosa-dosa pemerintah yang telah melukai masyarakat Indonesia. Seperti pembahasan omnibus law yang dilakukan saat pandemi. Seakan-akan hanya pada kepentingan oligarki saja, makanya ingin segera dirampungkan dalam paripurna DPR,” ujarnya.

Pemerintah selalu menekankan bahwa kebijakan-kebijakan itu solusi dalam memperbaiki masalah ekonomi, penggangguran dan investasi. Padahal, Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Malah justru melemahkan dan cenderung mengabaikan hak-hak kaum pekerja.

"Apalagi pemerintah tidak bisa menjamin masyarakat yang di-PHK akibat virus corona ini. Pembahasan persoalan ini bukan dengan mempercepat pengesahan Omnibus Law secara tergesa-gesa,” ujar Donny.

Kebijakan lainnya yang perlu dikritisi menurut Donny, yakni ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kami menilai kenaikan iuran BPJS tidak mempunyai empati di tengah kesulitan warga saat pandemi corona,” ujarnya.

Kondisi perekonomian masyarakat yang kian babak belur diterjang COVID-19 ditambah gelombang PHK besar-besaran yang membuat tingkat pengangguran naik, menurut dia, tidak direspon dengan memberikan kebijakan yang diperlukan masyarakat.

“Ini sudah tidak lagi mencerminkan semangat dari UU BPJS ini. Harusnya, pemerintah mempertimbangkan kondisi saat ini. Jangan asal memaksakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Tak luput pula yang dikritisi dalam aksi mimbar bebas tersebut ihwal pembahasan UU 4/2009 tentang Minerba di DPR. “Pasal-pasal di dalam Undang Undang ini penuh kontroversi dan hanya menguntungkan bagi korporasi, dan merugikan masyarakat, apalagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya. 

Donny pun mempertanyakan nasionalisme pemerintah di Hari Kebangkitan Nasional. “Dalam Hari kebangkitan Nasional ini kami mempertanyakan apakah masih nasionaliskah pemerintah? Pertanyaan ini muncul dengan melihatnya cara pemerintah hari ini menangani pandemi COVID-19,” tandas Donny.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar