Tidak Tepat Menyebut Data KPU Bocor, Jangan Jadi Alasan Bekerja Tertutup

  Jumat, 22 Mei 2020   Aldi Gultom
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow. (detak.co)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga negara Indonesia (WNI) dari situs KPU. 

Informasi itu datang dari akun @underthebreach pada Kamis (21/5/2020) malam, yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data jutaan pengguna e-commerce Tokopedia di awal bulan ini. 

"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach. 

Akun itu juga menyebutkan bahwa data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya

Menanggapi isu tersebut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow, mengatakan, data pemilih yang dikelola KPU memang data terbuka. 

"Itu data publik, jadi tidak perlu diretas jika ingin dapatkan datanya. Sebagai data terbuka, siapapun bisa saja mengaksesnya. Jadi cerita tentang data yang dibobol sebetulnya agak kurang pas," jelas Jeirry dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (22/5/2020) sore. 

Data yang terbuka itu merupakan bagian dari konsekuensi Indonesia menganut demokrasi terbuka. Data seperti itu bisa juga dengan mudah didapat dari lembaga negara lain seperti Kemendagri dan lainnya.

"Era terbuka seperti sekarang memang sering agak dilematis. Di satu sisi, kita harus transparan dalam menjalankan proses demokrasi. Tapi di sisi lain, kita tahu ada saja orang yang akan memanfaatkan data itu untuk kejahatan," kata Jeirry.

Jeirry melanjutkan, transparansi adalah salah satu prinsip demokrasi yang penting dan tak mungkin diabaikan. Baik buruknya kinerja sebuah lembaga demokrasi juga ditentukan dari sejauh mana dia terbuka dalam menjalankan kinerja lembaga. 

"Faktanya, soal data pemilih, kita tidak pernah bisa baik sejak Pemilu pertama pascareformasi. Jadi, kalau data pemilih tertutup dan tak bisa dikontrol publik, maka potensi semakin banyak orang kehilangan hak pilih akan makin besar," ungkap Jeirry. 

Data pemilih yang terbuka memberi ruang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap hak pilihnya dan terhadap kinerja KPU dan Pemerintah. Dalam konteks ini, perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam menyajikan data yang benar dan valid menjadi kunci. Sebab, data awal berasal dari Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Perbaikan profesionalitas kinerja KPU dalam soal pemutahiran data pemilih juga merupakan kunci kepercayaan publik terhadap data pemilih. 

"Artinya, jika kedua lembaga tersebut mampu memberikan jaminan data yang benar dan valid sehingga pemilih tak khawatir kehilangan hak pilih, maka ketertutupan data tak akan dipersoalkan," terangnya.

Yang juga penting ditekankan adalah berita pembobolan data ini jangan jadi alibi untuk KPU dan pemerintah untuk bekerja tertutup. 

"Soal keamanan data ini, solusinya bukan ketertutupan data. Itu keliru. Solusinya ada di pengelolaan data dan mekanisme keterbukaannya," terangnya.

"Ke depan, memang harus diatur secara tegas bahwa orang yang menggunakan data itu untuk kepentingan kejahatan harus dihukum seberat-beratnya supaya ada efek jera," tutup Jeirry.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar