--> -->

Analogikan Virus Corona dengan Istri, Mahfud MD Dikecam Solidaritas Perempuan

  Kamis, 28 Mei 2020   Widya Victoria
Mahfud MD

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Solidaritas Perempuan mengecam analogi yang digunakan Menko Poliitik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk meluruskan perdebatan wacana hidup ‘new normal’ berdamai dengan COVID-19. 

Mahfud pun meminjam meme dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengibaratkan virus corona dengan istri. 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Dinda Nisa Yura mengatakan, analogi itu mencerminkan bukan hanya dangkalnya daya pikir pemerintah untuk memecahkan persoalan pandemi COVID-19, tapi juga pola pikir seksis dan misoginis pejabat publik.

Bahkan secara jelas menurut Dinda, menunjukan cara pikir patriarkis yang melihat perempuan sebagai objek, bukan sebagai subjek dan manusia secara utuh.

“Lelucon yang menjadikan perempuan sebagai objek yang dianggap biasa, akan melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan,” tutur Dinda dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (27/5/2020).

Dinda melanjutkan, cara pandang Mahfud demikian jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sejak tahun 1984. Secara mendasar, kata dia, cara pandang tersebut sekaligus mengingkari eksistensi perempuan sebagai manusia yang setara dan berdaya.

"Ketika seorang pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang merendahkan perempuan maka menjadi tantangan bagi perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan maupun upaya mendorong negara menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak perempuan," tegasnya. 

Jika dilihat lebih jauh, menurut Dinda, pernyataan Mahfud MD justru secara gamblang mengakui bahwa pemerintah gagal dan tidak mampu mengendalikan virus corona. Sehingga satu-satunya pilihan adalah menerima untuk hidup dengan virus tersebut. 

"Atau, in easily you try to control it, then you realize that you can't. Then, you learn to live with it,"  ujarnya dalam bahasa Inggris.

Dinda menegaskan, di tengah angka pasien positif COVID-19 dan kematian yang terus meningkat, lelucon tersebut sangat tidak sensitif dan tidak bertanggung jawab.

"Kewajiban dan tanggung jawab negara adalah menjamin hak warga negara, termasuk hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kesehatan. Mengakui kegagalan dalam mengontrol virus, dan meminta masyarakat untuk hidup bersama virus dengan risiko terpapar hingga kematian, sama dengan mempertontonkan kegagalan negara sebagai sebuah lelucon di hadapan rakyat,” jelasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar