PKS: Ketentuan Paten dalam RUU Ciptaker Kontradiktif

  Kamis, 28 Mei 2020   Widya Victoria
Ilustrasi paten

SERPONG, AYOJAKARTA.COM -- Ketentuan paten dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai tidak jelas dan bertentangan dengan semangat meningkatkan investasi serta menciptakan lapangan kerja. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengatakan, norma yang mengatur paten dalam RUU setebal 1.000 lebih halaman itu sangat berbeda dengan aturan sebelumnya yaitu UU 13/2016.

Ia mencontohkan, dalam UU 13/2016, ketentuan terkait dengan perlindungan paten, proses produksi berdasarkan paten dan kewajiban melakukan transfer teknologi diatur secara tegas. 

Pasal 20 UU tersebut, khususnya pada ayat (1) dijelaskan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Kemudian ayat (2) menerangkan bahwa membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan tenaga kerja

Namun, dalam pasal 110 RUU Ciptaker, ketentuan yang tercantum pada Pasal 20 UU 13/2016 justru dihapus.

"Konsekuensinya, apabila paten asing didaftarkan di Indonesia, mereka dapat melindungi produk mereka untuk tidak ditiru oleh peneliti Indonesia. Namun di sisi lain, mereka tetap bisa memproduksi barang mereka di luar negeri, karena tidak ada kewajiban mereka harus memproduksi paten tersebut di Indonesia," jelas Mulyanto. 

Investor asing yang berminat untuk memproduksi, maka dapat memproduksinya di mana saja yang dianggap paling menguntungkan bagi mereka.

Menurut Mulyanto, penghapusan Pasal 20 UU 13/2016 adalah wujud nyata liberalisasi ekonomi Indonesia. 

Jika ketentuan ini disahkan, ia khawatir dengan sendirinya setiap produk atau inovasi yang terdaftar di Indonesia tidak akan berdampak terhadap proses alih teknologi, termasuk masuknya investasi dan penambahan tenaga kerja dalam negeri. Karena semua paten boleh diproduksi di luar negeri. 

"Soal paten ini PKS minta dalam RUU Ciptaker tetap harus memasukan kewajiban investor untuk membuat produk atau menggunakan proses hasil paten di Indonesia agar investasi masuk ke Indonesia, tercipta lapangan kerja dan muncul proses alih teknologi," tegas Irjen Kementerian Pertanian era Presiden SBY ini.

Ia mengingatkan, jangan sampai RUU Ciptaker hanya menguntungkan investor asing, tetapi tidak memberi manfaat bagi kepentingan bangsa ini. Termasuk, kata dia, manfaat dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja itu sendiri.

Jadi sebenarnya, RUU Ciptaker ini ingin menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja atau malah sebaliknya? Ini malah kontradiktif," sindir Mulyanto. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar