New Normal, Istilah Saja Sudah Bikin Bingung Buruh Dan Rakyat Kecil

  Minggu, 31 Mei 2020   Widya Victoria
Said Iqbal

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Dari pemberian istilah the new normal life yang dicanangkan pemerintah di tengah pandemi virus corona sudah membingungkan buruh dan masyarakat kecil. Sehingga, diprediksi malah akan banyak bermunculan persoalan baru, termasuk meningkatnya jumlah penderita yang terpapar COVID-19.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan pemerintah hendak melakukan the new normal life, tidak tepat.

“Istilah new normal bisa membingungkan para buruh dan masyarakat kecil di Indonesia. Sebab, jika diberi sedikit kelonggaran, yang terjadi di masyarakat justru akan semakin banyak yang dikerjakan. Akhirnya hal ini justru kembali meningkatkan jumlah masyarakat yang postitif terpapar COVID-19. Saat ini saja ketika masih diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) banyak yang tidak patuh. Apalagi jika diberi kebebasan,” tutur Said Iqbal, Sabtu (30/5/2020).

Oleh karena itu, KSPI menyarankan agar pemerintah tidak menggunakan istilah new normal. Tetapi tetap menggunakan istilah physical distancing yang terukur. Misalnya, untuk kalangan buruh yang bekerja di perusahaan diliburkan secara bergilir, demi mengurangi keramaian di tempat kerja.

“Dengan jumlah orang yang keluar rumah untuk bekerja berkurang, maka physical distancing lebih mudah dijalankan. Inilah yang terukur. Sehingga disamping panyebaran pandemi Corona bisa ditekan, ekonomi bisa tetap bergerak dan tumbuh,” ujarnya.

Iqbal menyebutkan setidaknya ada lima fakta yang menjadi alasan KSPI keberatan dengan istilah new normal. 

Fakta pertama, jumlah orang yang positif corona masih terus meningkat. Bahkan pertambahan orang yang positif, setiap hari jumlahnya masih mencapai ratusan.

Fakta kedua, sejumlah buruh yang tetap bekerja akhirnya positif terpapar corona. Hal ini bisa dilihat, misalnya di PT Denso Indonesia dan PT Yamaha Music, ada yang meninggal akibat positif terpapar covid 19. Begitu juga di Sampoerna dan PEMI Tangerang, dilaporkan ada buruh yang Orang Dalam Pemantauan (OPD), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), bahkan positif.

Fakta ketiga, saat ini sudah banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat bahan baku material impor makin menipis dan bahkan tidak ada. Seperti yang terjadi di industri tekstil, bahan baku kapas makin menipis. 

Di industri otomotif dan elekrtonik, suku cadang makin menipis. Di industri farmasi, bahan baku obat juga makin menipis. Sementara di industri pertambangan, jumlah ekspor bahan baku menurun.

“Fakta ini menjelaskan, new normal tidak akan efektif. Percuma saja menyuruh pekerja untuk kembali masuk ke pabrik. Karena tidak ada yang bisa dikerjakan, akibat tidak adanya bahan baku,” cetus Iqbal.

Fakta keempat, PHK besar-besaran yang terjadi di industri pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sepinya order yang diterima transportasi daring, hingga kini belum ada solusi. Bahkan di industri manufaktur, ancaman PHK terhadap ratusan ribu buruh sudah di depan mata.

“Menghadapi situasi dimana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan bukan new normal. Adapun yang dibutuhkan saat ini adalah mempersiapkan solusi terhadap ancaman PHK, agar jutaan buruh bisa bekerja kembali. Tidak dengan meminta masyarakat mencari kerja sendiri,” jelas Iqbal.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan memberikan subsidi upah. “Bukan meminta bekerja kembali di tengah pandemi yang mengancam hilangnya nyawa. Lagipula, bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, akan kembali bekerja di mana?” cetusnya.

Fakta kelima, menurut Iqbal, tanpa new normal pun sebenarnya masih banyak perusahaan yang masih meminta buruhnya tetap bekerja. Dengan demikian, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha bukan new nomal tetapi regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor bisa kembali tersedia.

Di sisi lain, penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Karena sebagian perusahaan meliburkan karyawan atau melakukan PHK akibat profit perusahaan menipis bahkan negatif.

“Itu diakibatkan mereka harus membeli bahan baku dari impor dengan harga dollar dan menjual dengan rupiah yang sudah terpuruk,” kata Said Iqbal.

KSPI dan buruh Indonesia menegaskan komitmen memerangi penyebaran COVID-19 bersama Presiden Jokowi dan pemerintahannya dengan tetap mengkampanyekan physical distancing dan meminta buruh diliburkan secara bergilir.

“Bukan menerapkan istilah new normal yang membingungkan para buruh dan masyarakat kecil,” tandasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar