SETARA Institute: Indeks Kebebasan Ekspresi Era Jokowi Drop

  Selasa, 02 Juni 2020   Widya Victoria
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah didesak segera melakukan langkah solutif terhadap berbagai tindakan teror dan intimidasi yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jika tidak dilakukan langkah solutif, maka pemerintah dianggap sedang menikmati tindakan-tindakan koersif atau kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Seperti yang dialami Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) saat menggelar diskusi publik bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi, Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan pada Sabtu (29/5/2020). 

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani menegaskan, teror hingga intimidasi yang dialami penyelenggara diskusi publik itu merupakan bentuk persekusi atas kebebasan akademik dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.

“Pemasungan kebebasan ini adalah bentuk penghancuran literasi dan ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada demokrasi yang berkualitas,” ujar Ismail yang juga pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Syarif Hidayatullah, dalam siaran persnya.

Dia melanjutkan, diskusi merupakan media pertukaran gagasan sekaligus sarana untuk memahami suatu kondisi lebih dalam serta dari beragam perspektif. Oleh karena itu, penyelenggaraan diskusi menjadi salah satu bentuk mimbar akademis yang dipilih untuk mengulik pandangan akademis dalam melihat suatu peristiwa.

Cara ini menjadi sarana literasi bagi akademisi secara khusus maupun masyarakat secara umum agar tidak menelan suatu narasi peristiwa secara mentah-mentah.

“Tindakan persekusi atas kebebasan berpendapat ini bukanlah yang pertama terjadi di masa pemerintahan Jokowi sejak 2014 silam,” jelasnya.

Peneliti Hak Asasi Manusia dan Perdamaian SETARA Institute, Selma Theofany membeberkan, indeks HAM yang dirilis SETARA Institute pada 2019 menunjukkan bahwa skor untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat selama pemerintahan Jokowi periode tahun 2014-2019 hanya 1,9 dengan skala 1-7.

Sementara rata-rata skor untuk 11 variabel HAM yang dievaluasi adalah 3,2. Rendahnya skor untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat ini didukung oleh data pelanggaran serius seperti 204 peristiwa kriminalisasi individu, pemblokiran 32 media online, 961.456 pemblokiran situs internet dan akun media sosial, tujuh pembubaran diskusi, pelarangan buku, dan penggunaan delik makar yang tidak akuntabel untuk menjerat sekurang-kurangnya tujuh warga negara.

Pemerintah sebagaimana dikemukakan Menkopolhukam, Mahfud MD, tidak berada di balik teror tersebut. “Akan tetapi membiarkan persekusi dan pelanggaran HAM terjadi atas warga negara adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” ujar Selma.

Selma mengingatkan, jika tidak mengambil langkah solutif dan pelembagaan penghapusan praktik pelanggaran kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, pemerintah bisa dianggap menikmati seluruh tindakan persekusi dan sikap koersif warga atas dalam berbagai peristiwa.

“Praktik koersif tersebut bertentangan dengan demokrasi. SETARA Institute menegaskan pentingnya pengelolaan deliberative democracy,” imbuh Ismail. 

Ismail menerangkan, perspektif yang beragam dan pembahasan suatu perkara harus diberikan ruang aman untuk diekspresikan. Ketakutan tidak berdasar terkait makar terhadap pemerintahan yang berkuasa tidak sepatutnya menjadi pembenaran praktik pembungkaman ini.

“Setiap suara memiliki kesempatan untuk hidup di tengah masyarakat tanpa represi,” kata Ismail.

Masih kata Ismail, SETARA Institute menekankan bahwa mimbar akademik merupakan ruang publik yang memiliki legitimasi sebagai wadah diskursus. Proses yang terjadi di mimbar akademik merupakan proses literasi yang harus dihidupkan.

“Kepentingan politis tidak patut menodai proses yang dilakukan atas nama ilmu pengetahuan,” lanjutnya.

Karena itu, SETARA Institute juga mendesak penegak hukum menindak tegas oknum yang melakukan intimidasi, ancaman, teror, serta provokasi yang mengakibatkan pembatalan diskusi ilmiah tersebut. “Sikap proaktif negara diperlukan untuk menunjukkan bahwa elemen negara atau organ lain yang disponsori negara tidak berada di balik peristiwa persekusi akademik di UGM,” tandasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar